REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jalan akses ke rumah Wakil Presiden RI terpilih Ma'ruf Amin untuk sementara tertutup untuk umum kecuali bagi warga yang tinggal di sekitar Jalan Situbondo, Menteng Jakarta Pusat. Akses menuju rumah Ma'ruf Amin dijaga ketat dalam radius sekitar 100 meter.
"Sudah beberapa waktu seperti ini, mohon maaf belum ada informasi dari dalam bisa masuk atau tidak," kata salah seorang prajurit yang bertugas menjaga di jalan akses masuk, Jalan Situbondo saat ditanyai soal izin akses masuk, di Jakarta, Sabtu (19/10).
Aparat menempatkan sejumlah personel Paspampres berjaga di jalur masuk arah Taman Menteng, dan dari Jalan Banyuwangi. Tidak hanya personel, aparat juga menempatkan Panser Anoa di jalur masuk mengarah ke rumah kediaman Ma'ruf Amin.
Kendaraan milik Ma'ruf Amin sempat terlihat meninggalkan rumah kediaman sekitar pukul 10.00 WIB, namun sudah kembali pada pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, aparat memberlakukan penjagaan ketat pasangan Presiden beserta keluarga dari sebelum pelantikan, menuju Gedung DPR MPR RI, hari pelantikan sampai berakhirnya seluruh tahapan.
"Pasangan presiden, wakil presiden termasuk keluarganya. Selain itu tamu-tamu dari luar negeri, kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus juga menjadi prioritas pengamanan," tutur dia.
Susunan tugas pengamanan kata Panglima TNI, ring 1 di bawah tanggung jawab Paspampres, sementara ring 2 tanggung jawab TNI dan ring 3 menjadi tanggung jawab gabungan antara TNI Polri serta unsur lainnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dihelat Minggu, 20 Oktober 2019, pukul 14.30 WIB.
Berbeda pada periode sebelumnya yang digelar pagi hari, pada tahun ini waktu pelantikan dimundurkan menjadi siang hari, dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada warga negara beribadah di Ahad pagi dan memberikan kesempatan masyarakat yang ingin melaksanakan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day.
Ikuti Whatsapp Channel Republika