REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Toba Caldera Resort yang diresmikan pada Senin (14/10) diharapkan bermanfaat bagi warga setempat dan menjadi penggerak baru perekonomian di wilayah Sumatera Utara (Sumut). "Toba Caldera Resort harus menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat setempat. Tidak ada satu pun desa yang kami korbankan demi keberadaan Toba Caldera. Sesuai amanat Presiden, pemerintah berperan membantu mengatur pengelolaannya sehingga pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/10).
Luhut berkesempatan meresmikan resort tersebut didampingi Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, serta perwakilan kementerian terkait. Luhut mengatakan, Presiden Jokowi berpesan agar penyelesaian urusan tanah adat yang digunakan untuk akses jalan menuju Toba Caldera Resort segera diselesaikan dengan cara yang baik.
Pihaknya menerima dengan tangan terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiskusi terutama terkait keberadaan tanah adat tersebut. Terlebih bahwa kawasan Toba Caldera juga dapat digunakan bagi kepentingan adat. Masyarakat yang hendak menggunakan lokasi ini hanya perlu menginformasikan terlebih dahulu mengenai rencana pemakaian tempat.
"Pembangunan di sini akan dilakukan secara menyeluruh. Di sekitar Danau Toba ini ada 39 spot pariwisata, kami akan membangun spot tersebut satu per satu. Untuk itu, perlu dukungan berbagai pihak sehingga pembangunan berjalan sesuai target yang ditetapkan," lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Menpar Arief Yahya menyampaikan komitmen sejumlah kementerian untuk memajukan pariwisata Danau Toba. Ia mengatakan, sejumlah kementerian telah bersama membangun Danau Toba, baik dari segi dukungan maupun pendanaan. Selain itu, untuk segi pendanaan Badan Otorita Danau Toba bersama pemda setempat telah menggandeng pihak swasta untuk melakukan investasi.
"Kami mengundang lebih banyak lagi investor untuk bersama memajukan Danau Toba. Daerah ini milik kita bersama, maka mari bersama membangun Danau Toba," ujar Menpar.
Dia menambahkan, momentum ini tidak akan terulang lagi. Maka pihak pemda sebaiknya memanfaatkan momen pembangunan ini dengan baik. Harapan Arief Yahya, agar para bupati bisa duduk bersama dan saling membantu dalam mengembangkan Danau Toba sehingga proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.
"Mengenai pembangunan di Toba Caldera Resort, kami juga mendukung target pembangunan fasilitas camping yang akan diresmikan pada 20 April 2020," tambah Menpar.
Senada dengan itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pihaknya juga memiliki komitmen untuk mempercepat pembangunan kawasan wisata di lima destinasi super prioritas, khususnya Danau Toba. Percepatan pembangunan yang dilakukan yakni terkait pembangunan dermaga, terminal, serta berbagai fasilitas dan aksesibilitas menuju Danau Toba.
"Komitmen ini tidak main-main. Setiap dua bulan kami mengadakan rapat untuk membahas pembangunan di Danau Toba demi memastikan pembangunannya berjalan lancar," tambah Budi Karya.
Sementara Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik komitmen yang disampaikan para menteri tersebut. Hal ini merupakan bukti kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan Danau Toba. Edy memaparkan pada 2019, sudah ada sekitar 144 ribu wisman yang datang ke Danau Toba yang sebagian besar di antaranya berasal dari Malaysia.
"Danau Toba milik kita bersama. Komitmen banyak pihak ini, menjadi pendorong bagi kami untuk meneruskan pembangunan Danau Toba," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika