REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua DPRD DIY Nuryadi menilai, dalam berpendapat seseorang politikus harus menggunakan etika politik. Hal ini ia katakan saat dimintai keterangan terkait Hanum Salsabiela Rais yang juga sebagai anggota DPRD DIY.

"Waktu anggota dewan itu menyampaikan pendapat tidak pas, pasti banyak bully-an. Kami tidak bisa melarang itu. Tapi etika politik harus digunakan, apalagi di DIY," kata Nuryadi di Kantor DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (14/10).

Ia mengatakan, dalam menyampaikan pendapat merupakan hak setiap individu dan tidak bisa dilarang. Namun, hal tersebut harus sesuai etika. "Bagi kami siapa yang menabur angin akan menuai badai. Kalau caranya (menyampaikan pendapat) boleh saja. Tapi materinya (harus sesuai etika politik)," ujarnya.

Ia menyebutkan, tentu semua orang ingin mendengarkan pesan-pesan atau pendapat yang dapat menyejukkan. Terlebih di DIY menjunjung tinggi etika dalam berpendapat.

"(DIY) Kita pasti beda dengan yang lain. Menjamin hal itu pasti diharapkan bisa menyejukkan. Jangan sampai nanti, kan banyak cerita, banyak pengalaman dalam menyampaikan sesuatu itu keliru. Tidak sesuai dengan faktanya," tambahnya.

Seperti diketahui, Koordinator Jam'iyyah Jokowi-Ma'ruf Amin, Rody Asyadi, melaporkan Hanum Rais beberapa waktu lalu. Hanum dinilai telah menyebarkan berita bohong (hoaks) terkait peristiwa penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pada Kamis (10/10), melalui akun media sosial Twitter.

“Hanum Rais kan sebagai figur publik seharusnya tidak boleh sembarangan dalam memberikan pernyataan. Artinya yang merespons ini banyak masyarakat yang sudah simpatik, tapi dia memberikan statement kalau ini hanya rekayasa dan hanya settingan,” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (11/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika