Senin 14 Oct 2019 13:03 WIB

Meneropong Kabinet Jokowi 2.0

Seperti apa menteri yang dipilih Jokowi, profesional atau dari partai politik.

Jokowi dan Ma'ruf di Situbondo. Calon Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) nomor urut 1 menyapa awak media saat datang di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Foto:
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) berjalan bersama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma

Sederet tantangan

Soliditas menjadi kata kunci demi mewujudkan target-target pembangunan. Apalagi, sebagaimana dituliskan di awal, banyak tantangan yang mengadang baik dari sisi global maupun domestik.

Dari aspek pertumbuhan ekonomi, capaian Jokowi-JK lima tahun ini jauh panggang dari api. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menargetkan ekonomi dapat tumbuh rata-rata tujuh persen. Akan tetapi, sampai dengan akhir 2018, pertumbuhan ekonomi tercatat rata-rata 5,04 persen.

Alasan yang selalu diutarakan pemerintah adalah faktor ekonomi global yang tidak menentu. Mulai dari perang dagang AS-China hingga kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Imbasnya berdampak kepada ekonomi dalam negeri. 

Oleh karena itu, begitu dilantik 20 Oktober 2019, Jokowi-Ma'ruf memiliki tugas berat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. Sebab, ekonomi yang tumbuh tinggi berkorelasi positif dengan indikator-indikator kesejahteraan seperti penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran.

Berbagai lembaga pun telah memproyeksikan ekonomi tahun depan masih diliputi awan gelap. Faktor utama adalah perang dagang AS-China yang belum jelas ujungnya. Oleh karena itu, Jokowi-Ma'ruf harus memaksimalkan potensi dalam negeri, terutama konsumsi rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar PDB dengan persentase lebih dari 55 persen. Berkaca dari pelajaran tahun lalu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus dijaga di atas lima persen. Hal itulah yang menyelamatkan kinerja ekonomi 2018 sehingga tumbuh rata-rata 5,04 persen.

Tidak hanya konsumsi rumah tangga, investasi pun dapat diandalkan oleh Jokowi-Ma'ruf. Bicara soal investasi, ada kabar akan ada kementerian khusus yang membawahinya dalam kabinet mendatang. Ia diramalkan merupakan hasil transformasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kementerian Investasi disebut-sebut akan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang berubah nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Tapi, apalah arti sebuah nama jika tidak diikuti oleh kerja-kerja konkret.

Berulang kali, dalam rapat terbatas, Presiden mengeluhkan, di saat dunia berkecamuk akibat perang dagang AS-China, investasi yang malah mengalir ke Vietnam hingga negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Keluhan itu seyogianya menjadi pelajaran dalam menjaring investor ke depan.

Situasi sekarang sudah berbeda. Jangan tanyakan apa yang investor berikan kepada negara, melainkan apa yang negara bisa berikan kepada investor. Tidakkah ini salah? Tentu tidak. Karena Vietnam telah membuktikan diri dengan kehadiran puluhan investor kelas dunia ke negara yang luluh lantak akibat perang saudara 1970-an itu. Ekonomi Vietnam pun melesat.

Patut dicatat bahwa investasi yang datang nanti tidak hanya bermanfaat bagi pendapatan negara semata dari sisi pajak maupun penerimaan negara lain. Ada hal-hal yang lain dapat diambil, yaitu penciptaan lapangan kerja sampai dengan transfer teknologi. Pun manfaat-manfaat lain yang akan terasa dalam perekonomian Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement