REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku tak khawatir dengan dua pertemuan politik yang dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai pertemuan Jokowi dengna dua tokoh politik yang sempat berseberangan, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan ajang menjalin silaturahmi.
Dalam pertemuan tersebut, Jazilul mengatakan, Jokowi membicarakan tentang kondisi Indonesia, dan bukan bagi-bagi jabatan kepada Partai Gerindra dan Demokrat. "Saya yakin pembicaraan pak Jokowi dengan pak SBY dan Pak Prabowo mengutamakan kepentingan bangsa saya yakin. Bukan bagi-bagi kursi atau yang lain," ujar Jazilul, Ahad (13/10).
Ia justru mengapresiasi pertemuan yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut. Sebab, Prabowo dan SBY diketahui menjadi lawan politik Jokowi selama proses pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
"Hadirnya tokoh pak Prabowo, Pak SBY ke istana berdiskusi dengan pak Jokowi ini akan memberikan rasa sejuk kepada seluruh warga masyarakat yang ada," ujar Jazilul.
Terkait kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, ia menyatakan, PKB menyerahkan seluruh keputusan kepada Jokowi. Ia kembali menegaskan keyakinannya bahwa pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan SBY tak membahas soal kursi kabinet.
"Tidak ada kekhawatiran itu karena soal menteri itu memang prerogatif presiden,” ujar Jazilul.
Presiden Joko Widodo melangsungkan pertemuan dengan Ketum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kamis (10/10). Kemudian pada Jumat (11/10), Jokowi melangsungkan pertemuan dengan Prabowo.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga sudah membuka peluang terhadap partai politik di luar koalisi Jokowi yang ingin bergabung. Sebab, semangat PDIP adalah semangat gotong royong.
"PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang besar ini harus dikelola secara bersama sehingga sikap kita membuka diri terhadap kerja sama itu," ujar Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah.
Ia mengatakan, di parlemen sebenarnya kerja sama antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dengan parpol di luarnya sudah terjadi. Termasuk, penyusunan pimpinan DPR dan MPR.
"Tapi sekali lagi keputusan politiknya ada di tangan Pak Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. Kita tunggu keputusan Jokowi," ujar Basarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika