REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi akan memprioritaskan alokasi menteri di kabinet mendatang dari kalangan parpol koalisi. "Skala prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," kata Hasto di Jakarta, Selasa (8/10) malam.

Dia mengatakan PDI Perjuangan sendiri selaku partai pemenang Pemilu 2019, memiliki semangat gotong-royong di DPR dan MPR RI. Dalam hal ini, kata dia, meskipun PDI Perjuangan menang dengan kekuatan 60,7 persen, namun PDI Perjuangan tidak menerapkan politik bumi hangus seperti tahun 2014. "Sehingga,Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," kata Hasto.

Dia mengatakan sejauh ini kerja sama dengan seluruh partai tercermin berjalan baik di parlemen. Sedangkan soal susunan kabinet, termasuk isu adanya tiga kursi menteri bagi Partai Gerindra, menurut Hasto, itu menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi. "Tapi tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun," kata dia.

Dia mengatakan jika dalam perjalanannya dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkokoh semangat gotong-royong, maka hal itu akan dibicarakan nanti. "Dalam penyusunan kabinet setelah bapak Jokowi-Ma'ruf dilantik tentu saja nafasnya, basis pendukungnya, itu dari Koalisi Indonesia Kerja. Dinamika tentu boleh saja, tapi konstruksi demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres adalah sebangun," jelas dia.

Dia menekankan format kerja sama dengan partai di luar koalisi, yang terjadi saat ini adalah di DPR dan MPR RI. "Format kerja sama terjadi di DPR dan MPR, di mana hubungan baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Bapak Prabowo dijabarkan di dalam kerja sama di DPR dan MPR tersebut," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika