REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra dikabarkan meminta jatah tiga kursi menteri ke Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Ketua Bidang Politik dan Keamanan  PDIP, Puan Maharani menanggapinya dengan santai dan menyerahkan segala keputusan perihal posisi tersebut kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Menteri itu hak prerogatif presiden, jadi ya kita harus menghargai prerogatif presiden," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

PDIP sebagai partai pengusung Jokowi juga tak serta merta melarangnya untuk merekrut menteri dari partai oposisi. Sebab, hal tersebut haruslah dibicarakan terlebih dahulu dengan partai lain yang berada dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi, jadi semua merupakan hak prerogatif presiden harus apa namanya harus dibicarakan secara matang," ujar Puan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengakui bahwa partainya meminta tiga pos menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kabarnya ada tiga nama yang telah disodorkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II. Ketiganya adalah Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.

Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Ketiganya juga dinilan sebagai sosok yang dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia.

"Ya sepertinya kita memang akan minta tiga posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet," ujar Poyuono.

Namun, hal itu dibantah oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegaskan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak pernah membahas jatah kursi menteri dengan Presiden Jokowi. "Pak Prabowo sejak awal tidak pernah bicara secara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapa pun," ujar Dahnil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika