REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melantik lima orang pimpinannya dalam Rapat Paripurna pada Selasa (1/10). Setelah proses pemilihan pimpinan, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) rencananya akan dibahas mulai pekan depan.
"Nanti prosesnya kita akan lakukan dulu di rapim hari Senin atau Selasa, untuk kemudian bertemu juga rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).
Pertemuan dengan fraksi dilakukan untuk menentukan pembentukan komisi. Lalu, setelah itu disepakati, DPR akan melakukan pembentukan AKD.
Terkait lamanya pembentukan AKD, Puan belum dapat memastikan kapan akan selesai. Sebab, ia menilai dinamika di parlemen masih dapat berubah sewaktu-waktu.
"InshaAllah semuanya bisa kita lakukan secara musyawarah mufakat, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu berlama-lama," ujar Puan.
"Tapi untuk terlalu cepat tidak perlu juga, karena kan nanti pemerintahan periode selanjutnya juga akan baru dimulai 20 Oktober," lanjutnya.
Di sisi lain, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, bahwa partainya sebagai salah satu partai yang memiliki suara terbanyak di DPR tentu ingin berperan lebih besar dan nyata. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan salah satu bagian terpenting dalam struktur organisasi di DPR.
Golkar yang memiliki banyak politisi muda berencana untuk mendudukkan para kader mudanya di posisi tersebut. Ia menilai itu sebagai bagian dari regenerasi dan penyegaran di tubuh Fraksi Partai Golkar.
“Fraksi Golkar akan memberi ruang kepada para kader muda dan kader terbaiknya di alat kelengkapan DPR, ” ujar Ace.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
