REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) mengapresiasi kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pihak yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, seperti Gerakan Papua Merdeka atau United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Jokowi perlu menunjuk utusan khusus untuk menjembatani persiapan menuju dialog.
"Orang tersebut dia bukan dari pemerintah tetapi menguasai sekali Papua dengan segala seluk-beluknya kalau bisa bukan dari kalangan yang memiliki kepentingan di Papua," ujar salah satu anggota FAPD I Nyoman Sudira, seorang dosen Universitas Parahyangan saat diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Ia melanjutkan, utusan khusus itu juga merupakan orang yang benar-benar menjadi kepercayaan presiden dan berani. Selain bukan orang pemerintahan, FAPD juga meminta utusan khusus itu bukan orang yang memiliki kepentingan di Papua di segala sektor termasuk bisnis.
Kemudian, utusan khusus itu membentuk satu tim besar yang juga akan mendesain dialog dimulai dari persiapannya. Kepercayaan penuh dari presiden, tim khusus akan membentuk dan mempersiapkan sekaligus menentukan agenda dialog.
"Apa agendanya, apa isu-isu yang akan diangkat sekaligus memilih yang pihak-pihak kelompok signifikan (pro-referendum) yang akan dilibatkan dalam dialog tersebut," kata Nyoman.
Utusan khusus juga akan menentukan tahapan-tahapan dialognya hingga pada kesepakatan baru tentang perdamaian Papua. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, meski menteri-menteri menolak untuk melakukan pertemuan dengan pihak pro-referendum, FAPD meminta Jokowi untuk tetap melaksanakan dialog tersebut.
"Tidak perlu mempertimbangkan pandangan para menteri, kami akan mendukung langkah presiden, kita sudah banyak melakukan pendekatan selama ini," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap bertemu dengan tokoh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, seperti Gerakan Papua Merdeka ULMWP dan KNPB. Pertemuan dengan tokoh pro-referendum Papua tersebut dilakukan untuk berdialog bersama.
"Ya nggak ada masalah bertemu saja. Dengan siapa pun akan saya temui kalau memang ingin bertemu," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).
Jokowi mengatakan, pelaku kerusuhan di Wamena, Papua akhir-akhir ini merupakan kelompok kriminal bersenjata. Ia pun telah memerintahkan TNI, Polri, dan Menkopolhukam untuk menangkap para pelaku kerusuhan.
"Tadi kan sudah kita sampaikan ada KKB yang turun ke bawah dan lakukan pembakaran-pembakaran itu. Dan ini saya sudah perintahkan ke Menko Polhukam dan TNI Polri untuk mengejar perusuh-perusuh yang belum tertangkap," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika