REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyebut nilai anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp 26 miliar pada 2020 adalah pemborosan. Sebab, William mengatakan, selama ini banyaknya anggaran dan personel di TGUPP tidak mencerminkan kinerja gubernur.
Apalagi, ia mengatakan, DPRD Jakarta kesulitan mengawasi penggunaan anggaran TGUPP karena bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Makanya dilemanya di sini, udah anggaran besar, hasil nggak ada. Kami nggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP hanya jadi bagi-bagi kursi jabatan aja," ucap William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Berdasarkan data APBD, pada awal pembentukan TGUPP di 2016, anggaran yang dialokasikan adalah Rp 1 miliar yang lalu meningkat jadi Rp 18,99 miliar pada 2019 dan akan meningkat lagi jadi Rp 26,5 miliar pada 2020. "Kalau nggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ucap William.
Menurut anggota Fraksi PSI yang ditugaskan di Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan itu, kenaikan anggaran itu menjadikannya sebagai salah satu yang mahal dalam belanja DKI Jakarta "Peningkatannya sangat tajam. Kalau tidak salah targetnya kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran Rp 29 miliar, artinya sekitar Rp 500 juta per dokumen," ucap William.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak ada peningkatan anggaran TGUPP sekitar Rp 7 miliar dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2020. "No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kami tetap, anggarannya tidak berubah," kata Anies.
Ketika terus dipertanyakan karena memang di APBD yang diajukan untuk 2020 ada perubahan, Anies terus menyatakan tidak ada perubahan nilai. "No, tidak, tidak berubah. Confirm, cukup. Pokoknya tetap, tidak berubah," ucapnya.
Namun, setelah terus dipertanyakan mengapa ada perbedaan angka, Anies menyatakan akan memanggil orang yang melakukan perubahan tersebut. "Nanti saya panggil orang yang bikin perubahan (anggaran) itu," tutur Anies menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
