REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR periode 2019-2024 diminta untuk melakukan kerja nyata usai dilantik sebagai anggota parlemen. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mendesak mereka untuk tidak berlindung di balik lemahnya UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
"Secara aturan, soal kehadiran dan ketidakhadiran ini memang diatur dengan semangat lemah di UU MD3 dan Tatib DPR. Tetapi mestinya anggota DPR tak lalu berlindung di balik lemahnya aturan tersebut untuk memelihara kemalasan mereka," kata Lucius Karus di Jakarta, Rabu (2/10).
Dia menilai, seharusnya tantangan pertama anggota DPR dan DPD baru tidak berat. Dia mengatakan, anggota parlemen saat ini hanya diminta untuk sekedar menunjukkan niat mereka mau bekerja serius dengan hadir dalam rapat yang diagendakan.
Menurutnya, hal tersebut mungkin saja akan membuat publik yakin akan kinerja para anggota parlemen baru. Dia mengatakan, hal itu juga akan mampu mendorong perubahan dan bisa diandalkan untuk menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.
"Tapi potret banyaknya anggota yang tidak hadir di paripurna hari kedua langsung menghempaskan optimisme awal itu," kata Lucius.
Pernyataan itu dilontarkan Lucius menyusul minimnya kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna MPR RI untuk periode 2019-2024 yang digelar pada Rabu (2/10). Rapat yang seharusnya dihadiri anggota MPR dari DPD dan DPR hanya dihadiri setengah dari total anggota. Padahal, mereka baru saja dilantik pada Selasa (1/10) kemarin.
Ketua MPR sementara, Sabam Sirait bahkan tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Wakil Ketua MPR sementara, Hillary Brigitta Lasut menyebutkan, berdasarkan catatan hadir yang disampikan oleh sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 376 anggota dari 711 anggota MPR.
Jumlah tersebut, menurutnya, sudah memenuhi syarat untuk pembukaan rapat karena kuota forum atau kuorum telah tercapai. Agenda sidang paripurna MPR kali ini adalah pengesahan jadwal acara sidang, dan pembentukan fraksi-fraksi serta kelompok DPD di MPR RI.
Kehadiran anggota parlemen dalam rapat merupakan masalah klasik yang selama ini kerap terjadi, misalnya dalam rapat paripurna DPR RI. DPR kerap kali beralasan, anggota tidak hadir lantaran harus mengunjungi daerah pemilihannya untuk mendengar aspirasi.
"Ini salah satu pemandangan yang bikin DPR dan DPD sudah suram sejak awal," kata Lucius lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
