REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Di lembaga barunya ini, ia berharap dapat bekerja di Komisi III.

"Terserah fraksi, tapi kalau bisa memilih saya Komisi III, karena saya memahami pekerjaan sebagai Menkumham," ujar Yasonna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10).

Di Komisi III, ia mengaku dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan kepada Menkumham periode selanjutnya. Yasonna juga mengaku telah memiliki sejumlah program jika keinginannya terealisasi.

"Bisa nanti menyampaikan pikiran-pikiran lebih konkret pada menteri yang akan datang, dalam rangka pengawasan dan fungsi legislasi saya sebagai anggota parlemen. Sudah ada ide-ide di kepala," ujar Yasonna.

Jika ditempatkan di Komisi III, ia akan mendorong anggota parlemen yang lain untuk menyelesaikan undang-undang yang di-carry over oleh DPR sebelumnya. Karena, banyak pihak yang mengkritik DPR periode 2014-2019 yang hanya menyelesaikan 84 UU selama masa baktinya.

"Tentu nanti UU yang tersisa yang karena penundaan dicarry over pasti itu prioritas diselesaikan dulu, sambil menerima masukan dari masyarakat. Dalam rapat prolegnas nanti bersama Baleg," ujar Yasonna.

RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan menjadi dua hal yang akan dikebut oleh Yasonna. Menurutnya, banyak pihak yang salah paham terhadap dua RUU tersebut, sehingga memicu polemik di masyarakat.

"Ada beberapa RUU yang tidak diselesaikan kemarin akan dibahas kembali. Saya berharap teman-teman anggota DPR yang baru akan mulai menyingsingkan lengannya," ujar Yasonna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika