REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meluncurkan aplikasi verfikasi validasi home visit online berbasis android untuk memutakhirkan data keluarga miskin. Aplikasi tersebut merupakan pembaharuan dari Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK). Aplikasi berbasis Android tersebut diharapkan dapat memudahkan proses verifikasi dan validasi (verval) oleh petugas tingkat kelurahan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan, seluruh petugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) akan menggunakan aplikasi tersebut saat melakukan kunjungan ke rumah warga miskin atau calon warga penerima bantuan sosial (bansos). Ketika petugas selesai kunjungan di salah satu rumah warga, maka akan langsung keluar skor dan posisi prioritas kemiskinan warga tersebut.
"Aplikasi verfikasi validasi home visit online berbasis android ini dalam rangka integrasi data kemiskinan online untuk menjamin bantuan sosial tepat sasaran di Kota Solo," jelasnya kepada wartawan seusai acara peluncuran di kompleks Balai Kota Solo, Senin (30/9).
Dian memaparkan, peluncuran aplikasi tersebut dilatarbelakangi adanya beberapa data yang masuk dalam dua tahun terakhir ternyata hampir 30 persen indikator yang diterima atau dihasilkan tidak lengkap. Sehingga, data tersebut tidak bisa diolah. Dian mencontohkan pada 2017 Pemkot Solo punya data awal kemiskinan sebanyak 50 ribu keluarga miskin (gakin) yang diverifikasi. Sampai pertengahan 2019 masih tersisa 17 ribu data gakin yang indikatornya tidak lengkap.
Melihat kondisi itu, Pemkot mencari terobosan karena sesuai amanat Undang-Undang, data kemiskinan harus diperbarui setiap dua tahun sekali. Terobosan tersebut diwujudkan melalui aplikasi berbasis android.
Nantinya, ketika petugas TPKK mendatangi rumah warga miskin akan mencocokkan data keluarga tersebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Jika ternyata data warga tersebut tidak ada di SIAK, maka harus memperbaiki data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Namun, jika datanya sudah terintegrasi dengan SIAK, maka boleh dijalankan proses pelaksanaan home visit. Ada sejumlah indikator kemiskinan yang diverifikasi dalam kunjungan TPKK tersebut.
"Nanti di home visit berbasis online ini kalau dulu kan petugas keluar petugas tidak tahu skornya berapa, warga tersebut ada di prioritas berapa, dengan ini nanti langsung terlihat warga berada di prioritas berapa dan skornya berapa," paparnya.
Prioritas penerima bansos terbagi menjadi enam kategori yakni P1 sampai P6. Nantinya, skor dan kategori prioritas akan menentukan layak tidaknya warga tersebut menerima bantuan. Melalui aplikasi daring tersebut diklaim bisa meningkatkan validitas data sehingga menjamin penerima bansos tepat sasaran.
Dian menambahkan, sementara ini Pemkot masih punya sisa 10 ribu gakin yang indikatornya tidak lengkap. Dian menargetkan sampai akhir November 2019 sudah selesai, sebelum Surat Keputusan (SK) Gakin periode Desember keluar. Dari 10 ribu gakin tersebut, diperkirakan 30 persennya terjadi duplikasi data atau warga sudah tidak berdomisili di Solo. Dinas Sosial akan meminta TPKK bahu-membahu menyelesaikan data tersebut.
"Sehingga tahun 2020 itu tahun kita verifikasi dan validasi (verval) dua tahunan nah data itu sudah masuk untuk ikut di verval ulang. Walaupun sebagian gakin dilakukan verval sekarang tapi dia wajib ikut verval dua tahunan," ucapnya.
Di sisi lain, Pemkot juga berencana menempel penanda dalam bentuk plat untuk keluarga miskin penerima bansos. Namun, terkait teknis bentuk penanda maupun ukuran masih didiskusikan secara internal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
