Senin 30 Sep 2019 14:29 WIB

PKS Nilai Negara tidak Hadir di Konflik Wamena Papua

Pemerintah dianggap tak menyelesaikan persoalan tersebut.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani
Warga memadati Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat (27/9/2019).
Foto: ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Warga memadati Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat (27/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang terjadi di Wamena. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak tanggap menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya tidak melihat pemerintah terutama Presiden, tidak ada kata sepatah pun terhadap kejadian di Wamena, dan juga Kapolri juga tidak ada kata sepatah pun terkait kasus Wamena," kata Refrizal dalam interupsinya di sidang paripurna ke-12, Senin (30/9).

Baca Juga

Ia mendesak agar pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera turun tangan menyelesaikan konflik di Papua. Ia juga meminta agar pemerintah menginvestigasi kejadian di Wamena. Pasalnya menurut informasi yang ia terima, ratusan orang telah menjadi korban.

"Kalau pemerintahnya lengah dan tidak adil, ini akan terjadi yang lebih besar lagi," ujarnya.

Selain itu anggota fraksi PKS lainnya, Nasir Djamil juga mengungkapkan hal senada. Ia mengaku prihatin dengan situasi yang terjadi di Wamena.

"Itu telah mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab," ucapnya.

Ia menganggap negara tidak hadir ketika warga negara menghadapi ancaman. "Di mana negara? Di mana NKRI yang selama ini kita agung-agungkan?," ungkapnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Jimmy Demianus Ijie membantah jika pemerintah dikatakan tidak hadir dalam konflik yang terjadi di Wamena. Menurutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan dialog perlahan-lahan.

"Jangan diganggu, beliau sedang berusaha untuk memperbaiki Papua melalui kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh orang Papua," kata Jimmy dalam interupsinya di Sidang Paripurna ke-12 Masa Sidang I Tahun 2019-2020, Senin (30/9).

Menurutnya, Jokowi telah berupaya membangun Papua dengan kebijakan yang berkaitan infrastruktur di Papua. Ia juga mengapresiasi DPR yang menyetujui peningkatan anggaran untuk Papua.

"Terima kasih, berapa tahun ini peningkatan anggaran untuk Papua," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement