Senin 30 Sep 2019 10:27 WIB

Gerindra-Golkar Berebut Kursi Ketua MPR

Airlangga dan Surya Paloh bertemu membahas posisi ketua MPR.

Suasana sidang MPR masa akhir jabatan 2014-2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Suasana sidang MPR masa akhir jabatan 2014-2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra tetap bersikeras untuk menduduki kursi ketua MPR periode 2019-2024. Gerindra sudah menyiapkan nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menjadi pengganti Zulkifli Hasan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengklaim partainya berhak mendapatkan kursi ketua MPR karena meraih suara terbanyak kedua dalam Pemilu 2019, di bawah PDIP. “Gerindra punya calon pimpinan MPR RI, namanya Ahmad Muzani. Insya Allah kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan pimpinan MPR dari Gerindra,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (29/9).

Andre menambahkan, pihaknya akan bermusyawarah dengan fraksi partai lain terkait keinginan partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini. Gerindra akan mengusulkan kadernya, Ahmad Muzani, sebagai calon ketua MPR periode 2019-2024.

Andre menegaskan, meskipun merupakan partai di luar koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Gerindra meraih suara terbanyak kedua dalam Pemilu 2019 kemarin. Mereka bahkan mampu mengungguli perolehan suara Partai Golkar.

“Suara kami lebih banyak dari Golkar. Wajar dong kami bisa menjadi pimpinan MPR,” ujarnya.

Andre mengatakan, partainya akan berusaha maksimal agar Muzani menjadi ketua MPR. Namun, semua dikembalikan pada proses dinamika yang terjadi. Keinginan Gerindra ini terlihat mendapatkan lampu hijau dari PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2019.

Pertama, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah pernah menyatakan partainya membuka pintu bagi partai oposisi untuk memimpin MPR setelah PDIP mendapatkan kursi ketua DPR. Ditambah lagi, PDIP membantah klaim Ketua Umum Partai Golkar Airlangga yang menyatakan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bersepakat kursi ketua MPR diberikan kepada partai berlambang pohon beringin itu.

Selepas klaim tersebut, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, pernyataan Airlangga hanya sebatas harapan. Hendrawan mengakui memang ada keinginan dari partai berlambang pohon beringin itu untuk dapat mengisi posisi ketua MPR. "Baru ekspresi harapan dan narasi aspirasi," kata Hendrawan.

Di lain pihak, Golkar juga tetap bersikeras untuk menduduki kursi ketua MPR. Bahkan, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska mengklaim Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sudah sepakat untuk mengusulkan Wakil Koordinator Bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo menjadi ketua MPR.

Menurut Darul Siska, sosok yang akrab disapa Bamsoet tersebut memiliki pengalaman dan bermanfaat untuk MPR karena berhasil memimpin DPR. “Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto setuju mengusulkan Bamsoet menjadi ketua MPR dari unsur Partai Golkar. Sebagai kader terbaik yang siap ditempatkan di mana pun oleh partai, insya Allah Bamsoet bersedia,” ujar Darul Siska dalam keterangannya, Sabtu (28/9) kemarin.

photo
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Wakil Ketua MPR (dari kiri-kanan) Ahmad Muzani, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Mahyudin, Oesman Sapta Odang, Ahmad Bazarah, dan Muhaimin Iskandar memimpin Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2014-2019 di Gedung Nusantara Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/7/2019).

Dukungan

Partai Nasdem memberikan sinyal setuju Bamsoet diusung Partai Golkar menjadi calon ketua MPR periode 2019-2024. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate, berdasarkan konsolidasi telah disepakati untuk menyerahkan jabatan ketua MPR ke Partai Golkar.

"Bambang Soesatyo salah satu. Dia saat ini ketua DPR. Tapi, kalau memenuhi kriteria itu, saya tanya pada adinda wartawan, memenuhi syarat, enggak?" ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (29/9).

Ia mengatakan, Nasdem pasti mendukungnya untuk menjadi ketua MPR jika Bamsoet memenuhi kriteria menjadi ketua MPR, antara lain memiliki kompetensi, integritas, teruji pengalaman panjang dalam politik, dan mempunyai pemahaman yang dalam terhadap konsensus dasar kebangsaan.

Johnny menuturkan, saat ini internal KIK belum bulat menyerahkan kursi ketua MPR kepada Golkar selaku partai pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen. Nasdem juga telah menjalin komunikasi khusus dengan Golkar.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah bertemu pada Jumat (20/9) lalu. Johnny pun tak menampik pembicaraan itu membahas soal ketua MPR. "Intinya, Golkar dan Nasdem memiliki komunikasi yang baik. Keputusan KIK pekan depan paling lama," kata Johnny.

Namun, dia melanjutkan, setelah revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), jumlah kursi pimpinan MPR menjadi 10 sehingga lebih cair. Untuk itu, Nasdem pun mengusulkan kadernya, yaitu Lestari Moerdijat atau Rerie. Ia dipilih menjadi pimpinan MPR karena dinilai merupakan representasi perempuan.

Johhny menuturkan, Nasdem sengaja mengajukan kader perempuan untuk menjadi salah satu pimpinan MPR periode mendatang. "Kami memberikan apresiasi atas konstituen yang memercayakan calon-calon perempuan, caleg-caleg perempuan daeri Partai Nasdem. Saat ini kami mempunyai 32 persen anggota MPR perempuan," ujar dia.

Rerie merupakan anggota DPR terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. Wakil Ketua Media Group dan Presiden Direktur Media Indonesia ini mengantongi 165.099 suara dan merupakan caleg Nasdem dengan suara terbanyak kelima pada Pemilu 2019. n mimi kartika/antara ed: agus raharjo

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement