REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pejabat Polda Papua menegaskan bahwa situasi di provinsi paling timur Indonesia itu berangsur kondusif pascakerusuhan di sejumlah daerah dalam sebulan terakhir ini. Kerusahan menyebabkan sedikitnya 32 orang meninggal dunia.
"Situasi di Papua cukup kondusif, khusunya di Kota Jayapura dan kota-kota lainnya di Papua, meskipun kita ketahui beberapa hari yang lalu terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Pegunungan Bintang dan terjadi penembakan di Ilaga, Kabupaten Puncak serta beberapa kasus lainnya," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal dalam dialog interaktif di Pro I RRI Jayapura, Kota Jayapura, Sabtu (28/9).
Dialog interaktif yang dipandu oleh Lina Umasugi berdurasi kurang lebih sejam itu menghadirkan sejumlah nara sumber. Di antaranya Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal, Staf Ahli Pangdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Afrizal, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, Waka Pendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi.
Menurut Kamal, sejumlah persoalan secara akumulatif dapat terkendali karena Polda Papua dibantu TNI mengetahui para pelaku dan telah diamankan. "Saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh polres setempat, baik Polres Pegunungan Bintang ataupun Polres Puncak, termasuk persoalan yang di Kota Jayapura," tuturnya.
Ia mengakui adanya isu-isu yang tersebar di media sosial yang dapat menimbulkan risiko terjadinya kekacauan di Kota Jayapura sehingga menimbukan kerugian, baik itu kerugian material mengancam nyawa seseorang. Untuk itu ia minta agar kita semua menjaga keamanan dan kedamaian.
"Karena damai itu indah. Kita bisa hidup berdampingan dam nyaman dalam menjalani aktivitas baik dalam aktivitas kerja ataupun aktivitas kegiatan-kegiatan lainnya," ujar Kamal.
Letkol Inf Dax Sianturi mengemukakan bahwa konflik di Papua penyebabnya ada beberapa hal. Di antaranya soal pembangunan, diskriminasi dan penyelesaian sejumlah kasus.
"Kami tentunya sangat mendukung agar pemerintah benar-benar mendengar segala permasalahan ini dan juga menyampaikan di sini, bahwa pada dasarnya menyelesaikan masalah itu tidak akan selesai apabila tidak dibangun dalam satu konstruksi pemikiran yang sama," ucapnya.
Sementara itu, Kolonel Inf Afrizal mengatakan upaya pencegahan dalam suatu persoalan itu sesuai dengan undang-undang pemerintah yakni melibatkan para pemangku kepentingan. Di antaranya tokoh agama, tokoh adat dan juga melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial pada masyarakat sebelum terjadinya konflik.
"Jadi kami melaksanakan tugas atau membantu Kepolisian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu ada tugas pokok TNI yang selalu melaksanakan karya bakti, komunikasi sosial dan kegiatan teritorial," kata Afrizal.
Sedangkan, Rustan Saru menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura tugas utamanya adalah membangun daerah. Di Kota Jayapura, ungkap dia, terdapat berbagai macam suku, ras, dan agama, sehingga pemerintah daerah selalu membantun komunikasi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, terutama lewat komunikasi dengan para tokoh agama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
