REPUBLIKA.CO.ID, NATARAN -- Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat evakuasi 153 jiwa warga NTB di Wamena, Papua yang mengungsi akibat kerusuhan di daerah tersebut. Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari warga NTB yang terjebak di sana.
Informasi ini pun telah disampaikan kepada Gubernur NTB. Atas informasi tersebut, Gubernur langsung memerintahkan agar ditempuh upaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi warga NTB di daerah tersebut, ujarnya.
Untuk itu, Pemprov NTB langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Polda NTB untuk bisa segera memulangkan mereka yang terjebak. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T Wismaningsih Dradjadiah, menyatakan bahwa sejumlah upaya serius telah ditempuh untuk mempercepat evakuasi.
"Saat ini kami dengan berbagai pihak, sedang mengupayakan jalan keluar yang aman untuk mereka," jelas Wismaningsih di Mataram, Jumat.
Informasi adanya warga NTB korban kerusuhan di Wamena ini telah terkonfirmasi melalui panggilan telepon dengan Mazhari, guru kontrak asal Soroman di Bima dan Suhardin, guru jontrak asal Rada, Bolo, Bima. Berdasarkan keterangan keduanya, diketahui adanya 153 jiwa warga NTB korban kerusuhan.
Dari jumlah tersebut, 40 orang sudah dievakuasi ke Sentani, Jayapura dengan pesawat komersial, dibantu oleh Rukun Keluarga Bima (RKB) Jayapura. Saat ini, 48 orang lainnya sedang mengungsi. Mereka menunggu pesawat Hercules di Bandara AU/Polri.
"Sisanya masih bertahan di rumah-rumah mereka, menjaga harta benda yang masih tersisa," ujarnya.
Warga NTB yang tengah mengungsi di bandara, kini tengah berharap adanya bantuan komunikasi, fasilitasi dari Pemda Bima. Wismaningsih mengatakan, Pemprov NTB kini mengupayakan agar mereka diprioritaskan untuk dievakuasi.
"Warga Bima di Sentani Jayapura standby menunggu mereka," ujar Wismaningsih.
Saat ini, menurut Wismaningsih, ketua RKB di Jayapura juga tengah membantu warga yang sudah dievakuasi. Pemprov NTB terus berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan RKB di Jayapura terkait upaya evakuasi tersebut.