REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatalan stabilitas politik dalam negeri sejauh ini aman. Meski ia mengakui ada dinamika di beberapa daerah terkait aspirasi politik masyarakat dalam bentuk demonstasi.
Ia menuturkan di era saat ini di era teknologi sudah maju ada cctv dimana-mana. Sehingga mudah untuk mendeteksi pelaku kriminal dan dan tindakan dari kelompok-kelompok tertentu yang berbuat anarkis. Hal tersebut ia sampaikan pada acara Jambore Nasional Kader PKK di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Rabu (25/9).
"Masyarakat jangan mau terprovokasi dengan informasi hoax, adu domba, memecah belah, menebar kebencian dan sebagainya. Aparat kemananan, Polri, TNI dan Intelijen sudah mengetahui siapa yang bermain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," katanya.
Lebih lanjut, Tjahjo menghimbau seluruh elemen bangsa menahan diri dan menghentikan setiap tindakan yang melanggar hukum
"Stop melakukan tindakan melanggar hukum. Negara ini adalah negara demokrasi. Presiden dan Wapres telah terpilih sesuai mekanisme demokrasi, yakni melalui pemilihan umum yang dipilih rakyat secara langsung, secara sah dan konstitusional," ujarnya.
Ia menyampaikan pemerintahan dalam negeri mulai pusat sampai dengan daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, desa/ kelurahan masih tetap berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Mari kita tegakkan aturan tata negara sesuai konstitusi UUD 1945,
Seluruh rakyat Indonesia dipastikan akan melawan kelompok-kelompok yang mau coba-coba menempuh cara-cara yang inkonstitusional," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika