Rabu 25 Sep 2019 23:46 WIB

Nasdem akan Gelar Kongres II Bahas Kebijakan Strategis

Strategi yang dibahas terkait agenda politik seperti Pilkada 2020, serta Pemilu 2024.

Bendera Partai Nasdem.
Foto: partainasdem.org
Bendera Partai Nasdem.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai NasDem akan menggelar Kongres II yang akan dilaksanakan pada 8-11 November 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kongres ini merupakan forum tertinggi partai yang akan merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan strategis partai bagi kebesaran partai ke depan.

"Sejumlah agenda politik akan segera dihadapi, di antaranya Pilkada yang dimulai 2020, Pilkada Serentak 2024, juga Pileg dan Pilpres 2024," ujar Ketua Organizing Committee (OC) Amelia Anggraini dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (25/9).

Baca Juga

Di samping itu, menurut Amelia, forum kongres ini juga merupakan bentuk konsolidasi organisasi, wawasan, visi, dan misi agar NasDem dapat mengambil peran secara optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Delegasi kongres yang datang diharapkan dapat memahami visi-misi partai secara holistic dan komprehensif yang akan menjadi landasan bagi kerja-kerja politik ke depan," ujarnya.

Pada prakongres ini, Partai NasDem setiap hari Selasa menggelar "Dialog Selasa". Pada Selasa (24/9), legislator Partai NasDem berbicara tentang pertanian di tanah air. Anggota DPR terpilih dari Partai NasDem, Arkanata Akram, menyebutkan ada dua langkah agar pertanian Indonesia memulai Revolusi Industri 4.0, yakni data dan inovasi.

"Dengan data yang lengkap dan komprehensif, agar bisa dipetakan lahan-lahan pertanian rakyat yang kecil-kecil dan terpencar. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kebutuhan alat industri pertanian apa yang sebenarnya didambakan petani-petani rakyat serta mengetahui potensi yang ada," jelas Arkananta.

Politikus perempuan muda NasDem, Ina Elisabeth Kobak, menilai belum komprehensifnya sistem pertanian Indonesia menjadi salah satu penyebab masih lemahnya daya saing pertanian Indonesia. Teknologi yang digunakan petani Indonesia, menurutnya belum tepat guna yang efektif dan efisien dengan dukungan Industri 4.0.

“Lahan pertanian yang dimiliki petani Indonesia hanya menguasai beberapa petak saja, sedangkan di luar menguasai berhektar hektar. Kebijakan Pemerintah di negara lain sangat mendukung dan politik dumping," ucapnya.

Ina yang juga terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 Dapil Papua mengungkapkan, Bulog semestinya mempunyai peran besar dalam pengendalian pasar. Alur distribusi diatur singkat dan bebas kartel. Selain itu, diperlukan penyuluhan pemasaran yang baik bagi petani, baik saat produksi hingga promosinya.

"Setiap daerah memiliki produk unggulan yang sesuai dengan kontur tanah dan iklim setempat, saya rasa perlu dikembangkan produk unggulan dari dapil sehingga masyarakat bisa lebih fokus pada kompetensinya," katanya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement