REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut untuk menolak hasil revisi UU KPK, RKUHP, dan revisi UU kontroversial lainnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah agar melakukan dialog dengan para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. "Secara prinsip pemerintah daerah dan DPRD apalagi DPRD bagian daripada pemerintah secara nasional, hukumnya wajib menerima setiap pengaduan masyarakat, baik perorangan maupun dalam konteks 'demo'," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (25/9).

Tjahjo berpendapat aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah itu murni aspirasi dari mahasiswa. Namun, ia meminta mahasiswa juga berani bersikap tegas jika ada oknum-oknum yang menunggangi kepentingan mahasiswa dalam aksi demonstrasi.

"Hanya permasalahannya mahasiswa harus berani mengambil sikap kalau ada kepentingan-kepentingan lain ikut serta. Itu harus fair. Apalagi sekarang sudah semakin modern, pakai CCTV, pakai drone semua orang sudah tahu. Ini mahasiswa atau tidak, ini teriaknya apa," jelas dia.

Aksi unjuk rasa para mahasiswa di berbagai daerah digelar di depan kantor DPRD dan juga kantor gubernur. Tak sedikit aksi mahasiswa yang berujung ricuh dan merusak pagar gedung DPRD.

Tjahjo pun menilai wajar sikap para mahasiswa yang emosional saat melakukan aksi unjuk rasa. Namun, ia juga yakin jika terdapat aksi pembakaran dalam demonstrasi tak dilakukan oleh para mahasiswa.

"Itu wajar lah, pagar jebol diperbaiki lagi tidak ada masalah, namanya emosional. Saya yakin yang membakar bukan mahasiswa," ucap Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika