REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sisa kerusuhan demonstrasi mahasiswa dan aktivis di Gedung DPR RI/MPR RI, Selasa (24/9), masih terasa hari ini (25/9). Terutama dekat Stasiun Palmerah, Jakarta, mengakibatkan mata perih saat melintas di lokasi mengarah ke jalan menuju TVRI.
Pantauan di lokasi saat melintas dari arah Karet menuju Stasiun Palmerah, mata terasa perih ketiga melintas di dekat stasiun itu. Yanto (58), pengendara ojek daring yang sedang mangkal di belakang Gedung DPR RI ini mengatakan dari pukul 06.00 WIB sudah terasa perihnya mata saat melintas di jalan tersebut.
"Saya dari jam enam narik penumpang sudah perih begini mata saya, mana saya nggak pakai kaca mata," kata Yanto.
Selain menyisakan udara yang membuat perih mata dan kerongkongan, situasi di jalan belakang Gedung DPR RI menuju arah TVRI tersebut juga menyisakan sisa-sisa demo. Sebuah rambu lalu lintas tanda dilarang masuk masih dibiarkan tumbang di tepi jalan, selain terdapat sisa pembakaran.
Meski masih menyisakan aroma kerusuhan, namun aktivitas warga sudah kembali normal seperti semula. Sejumlah pedagang kaki lima tampak berjualan di sepanjang trotoar mulai dari tangga masuk Stasiun Palmerah menuju gerbang masuk kantor DPR RI bagian belakang.
Sementara itu masyarakat terlihat santai berlalu-lalang mulai dari pelajar, pekerja kantoran hingga masyarakat umum. Petugas juga memblokade jalan menuju Gedung TVRI menggunakan beton yang disusun, sehingga pengendara kendaraan tidak bisa melintas.
Menurut seorang pengojek daring, penutupan baru dilakukan hari ini, karena sekitar pukul 06.00 WIB mereka masih bisa melintasi jalan tersebut. "Baru pagi ini ditutupnya, tadi jam enam saya bisa melintas kok," kata pengojek tersebut.
Vandalisme juga tampak menghiasi sejumlah duduk dan tembok beton yang berdiri di sepanjang jalan dengan beragam tulisan seperti "DPR gagal", "Jakarta kikuk" dan "dewan perekonomian rakyat".
Sejumlah anggota Brimob juga tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi dan dalam pagar gedung belakang DPR RI.
Gabungan mahasiswa menggelar demonstrasi sejak Selasa (24/9). Mereka menyampaikan tuntutan soal penolakan RUU KUHP dan UU KPK maupun RUU menyangkut agraria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika