REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui menyiapkan formula wakil gubernur (wagub) lain bila Ahmad Syaikhu yang diusulkan menjadi wagub DKI fokus menjadi anggota DPR RI. Dengan fokusnya Ahmad Syaikhu, otomatis dua nama wagub DKI yang diusulkan tinggal satu nama, yakni Agung Yulianto.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Humas DPP PKS, yang juga menjadi anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dedi Supriadi. "Gini ya (Ahmad Syaikhu) di DPR dilantik tanggal 1 Oktober 2019, ya beliau tidak bisa jadi wagub kalau dilantik," kata Dedi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/9).
Dedi menyebut, kalau Ahmad Syaikhu sudah dilantik menjadi anggota DPR RI, banyak mekanisme untuk membuatnya berhenti menjadi anggota DPR. Jadi, lanjut dia, posisi Syaikhu itu salah satu formula saja, tetapi teknisnya bisa dibicarakan lebih lanjut, baik melalui bentuk pansus (panitia khusus) maupun panlih (panitia pemilih).
Dedi mengatakan, walaupun Oktober sudah dekat, masih ada formula lain yang bisa dilakukan. Sebab, menurut dia, sudah ada kesepakatan dan keputusan tidak berubah, ada formula Ahmad Syaikhu masih bisa jadi cawagub sesuai formula awal.
Dedi memastikan, saat ini masih berlaku formula yang lama dengan dua nama, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Namun, ia mengatakan, bukan berarti tidak ada formula lain. "Iya, ada formula lain. Tapi, jangan teknis lah," katanya.
Dedi mengakui, PKS sudah berkomunikasi dengan Ahmad Syaikhu dan ia akan ikut sesuai penugasan DPP PKS apakah akan menjadi wagub atau tetap di DPR RI. Diakui Dedi, PKS sedang menyiapkan jalan cepat penunjukan wagub bila semua elemen di DPRD DKI sudah sepakat nama wagub tersebut.
"Kita akan ambil jalur cepatnya lah ya seperti apa. Kan kalau semua sudah sepakat wagub PKS, soal orangnya nanti cepat bisa yang lain bisa," ujar dia.
Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta yang juga dari anggota DPRD Fraksi Gerindra, Syarif, mengakui dua nama cawagub yang diajukan PKS masih Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. "Sepanjang yang saya tahu, belum berubah," kata Syarif.
Syarif mengakui, memang ada kabar soal Ahmad Syaikhu yang lebih memilih kursi DPR RI daripada menjadi wagub DKI. Namun, ia menegaskan itu tergantung dari PKS sebagai pihak yang mengajukan dua nama cawagub DKI, sesuai kesepakatan awal.
Soal posisi wagub dari Gerindra dan peluang kembalinya Sandiaga, Syarif menyebut peluang wagub dari Gerindra tergantung dari DPP Partai Gerindra. Karena, sampai saat ini, diakui dia, DPP Partai Gerindra masih menyerahkan jatah wagub pada PKS. Sedangkan soal Sandiaga, Syarif menyebut Sandiaga sudah tidak ingin di posisi wagub DKI.
"Saya sudah tanya, dia bilang jangan bicarakan itu. Gimana mau dorong orang dia enggak mau ngomong gituan. Jadi, keputusan rapimda belum dicabut, tapi kan ada kesepakatan politik dengan PKS, yang itu kesepakatan di DPP Partai Gerindra," ujar Syarif.
Sebelumnya, mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, dia tidak akan kembali menduduki kursi yang ditinggalkan demi Pilpres 2019 lalu. Mantan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto itu juga mendesak agar pemilihan sosok pendamping Anies Baswedan dipercepat. “Enggak, tentu keputusan tersebut ada di PKS, bukan di saya,” kata Sandiaga, pekan lalu.
Sandiaga mengharapkan, pemilihan wagub DKI Jakarta pengganti dirinya dipercepat. Pasalnya, sudah lebih dari setahun posisi wagub DKI itu kosong. Menurut Sandi, pemilihan wagub DKI harus diselesaikan secepatnya agar dapat segera membantu pekerjaan Gubernur DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
