REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis 1998, Desmond Junaidi Mahesa membandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden-presiden sebelumnya pascareformasi. Hal tersebut sebagai responsnya atas beredarnya di media sosial surat dari Universitas Trisakti yang ingin memberikan anugerah kepada Jokowi sebagai putra reformasi.
Surat yang ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Trisakti, Ali Gufron Mukti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 itu menuai polemik. Sementara, Kepala UPT Humas Universitas Trisakti, Rully Besari Budiyanti pada Ahad (22/9) malam menyampaikan belum bisa memberikan informasi terkait surat itu.
Desmond mengatakan, kalau mau jujur lebih baik BJ Habibie, Megawati, Gus Dur dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) daripada Jokowi. Kalau Jokowi diberi gelar sebagai putra reformasi bagaimana dengan presiden-presiden pascareformasi sebelum Jokowi.
"Habibie memberikan kebebasan terhadap lawan politik Orde Baru (Orba), Gus Dur mengubah kultur, Megawati menjalankan amanat reformasi, Jokowi apa? Tidak lebih baik daripada pimpinan-pimpinan terdahulu," kata Desmond kepada Republika, Ahad (22/9) malam.
Ia juga mempertanyakan apakah pemerintahan Jokowi sudah menjalankan amanat reformasi. Apakah Jokowi sudah memberantas korupsi atau belum. Apakah pemerintahnya Jokowi tidak korup. Apakah pemerintahan Jokowi melakukan perbaikan Dwifungsi ABRI.
Menurut Desmond, ABRI diubah oleh Habibie dan Gus Dur. Kemudian ditertibkan oleh Megawati dan SBY. Sementara, di zaman Jokowi, kata Desmond, tidak ada kemajuan. Ia mengatakan, dulu ada ketidaksukaan kepada TNI karena menjadi bagian dari kekuasaan Orba. Sekarang, kata Desmond, polisi jadi alat Jokowi sehingga jadi mirip Orba
"Itu kalau melihat (pemerintahan Jokowi) apa adanya, ini (berdasarkan) kacamata saya sepihak, seperti Trisakti memberi gelar (putra reformasi ke Jokowi secara) sepihak yang diprotes oleh alumnusnya sendiri," ujarnya.
Desmond menegaskan, kawan-kawan Universitas Trisakti dulu tahu nilai yang diperjuangkan saat reformasi. Sehingga, mereka tahu Jokowi layak atau tidak layak diberi gelar putra reformasi.
Menurutnya, kalau Universitas Trisakti cuma ingin 'gagah-gagahan' memberikan gelar ke Jokowi itu hak mereka. Dia juga menyampaikan tidak bisa memberikan kritik kepada Universitas Trisakti karena keinginan mereka memberikan gelar putra reformasi adalah hak mereka.
Tapi, Desmond mengingatkan, gelar yang diberikan oleh Universitas Trisakti bukan gelar yang diberikan oleh aktivis reformasi 1998. Jadi Jokowi jangan merasa pemerintahan yang dipimpinnya sudah menjalankan amanat reformasi.
"Kita evaluasi dulu satu-satu amanat reformasi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, kalau Jokowi muncul di berita nasional dianugerahi sebagai putra reformasi. Desmond sebagai aktivis di masa lalu mengaku hanya bisa tertawa. Dia juga merasa kasihan Jokowi diberi gelar yang terlalu tinggi yang membuatnya dinilai oleh masyarakat.
Sementara, Kepala UPT Humas Universitas Trisakti, Rully Besari Budiyanti saat dihubungi Republika pada Ahad (22/9) malam menyampaikan belum bisa memberikan informasi terkait kebenaran surat yang ditandatangani Pjs Rektor Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 itu.
"Enggak bisa, aku belum bisa kasih informasi (terkait surat itu) ya, besok ya," kata Rully saat dihubungi Republika, Ahad (22/9) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika