REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum optimistis proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyediaan anggaran Pilkada 2020 rampung sesuai tahapan. Proses itu ditargetkan rampung pada 1 Oktober 2019.

"Kita sudah dapat 12 daerah yang merampungkan NPHD, dan dalam waktu dekat ini akan banyak yang akan menyelesaikannya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, di Jakarta, Ahad (22/9).

Seharusnya, ia mengatakan, proses NPHD itu tidak lagi menemui kendala karena seluruh KPU Daerah sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. "Pemerintah daerah juga sudah paham mengenai NPHD, pemilu itu kan wajib sesuai perintah undang-undang dan wajib dibiayaiAPBD," kata dia.

Ketua KPU itu mengajak seluruh pihak yang terkait soal NPHD ini memiliki komitmen yang sama yakni menyelesaikan prosesnya sebelum tahapan Pilkada dimulai. Meski optimistis, menurut dia, proses penandatanganan tersebut bisa saja lewat dari jadwal yang telah ditentukan.

"Tapi pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani," ujarnya.

KPU pada 21-24 September 2019 menggelar kegiatan Konsolidasi Nasional untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika