REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Berdasarkan monitoring Ombudsman Kantor Perwakilan Jakarta Raya pada Agustus 2019, kondisi sungai Cileungsi Kabupaten Bogor semakin tercemar. Yakni, air yang berbusa dan menghitam, bau menyengat, dan ikan-ikan mati di bantaran sungai.
Kondisi itu, merujuk monitoring Ombudsman sebelumnya di Februari lalu, diduga disebabkan karena pencemaran yang dilakukan 54 perusahaan yang berada di wilayah aliran Sungai Cileungsi.
Setelah mengambil alih penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sudah mengantongi solusi untuk menangani sungai yang melewati wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi ini.
Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Pemerintah Kabupaten Bogor pada Februari lalu menyatakan kesanggupannya untuk menangani pencemaran Sungai Cileungsi. Sejumlah upaya telah dilakukan Pemkab Bogor, seperti menindak industri yang membuang limbah langsung ke sungai. Jika penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dinilai belum optimal, Pemprov Jabar lewat Satgas bersedia menangani pencemaran Sungai Cileungsi, baik jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurut Ridwan Kamil, kerja sama dengan Kepolisian dan TNI dilakukan untuk memberikan efek kontrol yang lebih. Karena, dinamika pencemaran lingkungan tidak hanya soal kurangnya tindakan dari dinas terkait. Nantinya, payung hukum bagi Satgas Sungai Cileungsi merujuk kepada keberhasilan Satgas Sungai Citarum yang berhasil akan dibuat dengan mengeluarkan SK Gubernur dan MoU.
"Keberhasilan Citarum diduplikasi secara organisatoris, tidak hanya Sungai Cileungsi tapi sungai lain, seperti Cilamaya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan akhir pekan ini.
Emil mengatakan, penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dapat diselesaikan dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. "Untuk itu, kami mengusulkan agar ada kerja sama multi pihak antara Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, aparat dan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Pemprov Jabar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jabar telah menyusun Rencana Aksi Penanganan Pencemaran Sungai Cileungsi, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Menurut Kepala DLH Provinsi Jabar Bambang Riyanto, Satgas Sungai Citarum akan dijadikan role model tunggal dalam upaya penanganan pencemaran Sungai Cileungsi. Seluruh upaya ini, menjadi wujud komitmen Pemdaprov Jabar untuk meningkatkan kualitas air sungai sehingga fungsi kebermanfaatan bagi masyarakat luas bisa berjalan optimal.
"Rencana aksi untuk sekarang jangka pendek dulu (ke) masalah yang menjadi penyebab langsung yakni industri. Akan ada personel yang terjun melihat suspect 54 (perusahaan) ini," katanya.
Selain itu, kata dia, dua bidang DLH yang terlibat yakni Bidang Penaatan Hukum dan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ini juga melibatkan operasi gabungan bersama Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Satpol PP Jabar, hingga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Mulai Oktober 2019, Satgas Sungai Cileungsi rencananya mulai melakukan penindakan pembersihan sungai serta restorasi dan naturalisasi sungai dengan melibatkan para stakeholder termasuk Pemda Kabupaten/Kota.
Berikutnya, mulai Desember mendatang, rencana jangka pendek yang diterapkan adalah pemasangan plasma nano bubble (pembersih air)."(Rencana aksi) jangka menengah akan dilakukan pemasangan alat telemetri online kualitas air pada April 2020," kata Bambang.
Untuk jangka panjang, kata dia, yakni penghitungan daya dukung dan daya tampung sungai. "Dimulai September 2020," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
