REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengatakan seharusnya pemerintah daerah bisa mandiri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun. Hal tersebut dikatakannya dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan topik penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) dalam keterangannya kepada Republika.co.id.
Permasalahan karhutla, kata Wiranto, adalah tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, hingga gubernur.
Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.
"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa," kata Wiranto menegaskan.
Terkait siaga darurat karhutla dengan operasi pemadaman baik darat maupun udara, Wiranto optimis apabila hal itu dilakukan bersama-sama, maka semua bisa diatasi dengan baik, sehingga permasalahan serupa bisa dihindari kedepannya.
"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," tambah Wiranto.
Adanya masalah karhutla ini bukan berarti hanya disebabkan adanya unsur kesengajaan manusia saja. Kondisi cuaca dan fenomena alam juga menjadi faktor meluasnya wilayah yang terbakar.
Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adanya fenomena, El Nino juga menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini diperkirakan lebih panjang lagi. Sedangkan musim hujan menurut perkiraan BMKG akan jatuh pada bulan November dan Desember.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
