REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menunggu undangan Presiden Joko Widodo guna mendapat penjelasan menyeluruh terkait revisi Undang-Undang (UU) KPK. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, diskusi dengan presiden diperlukan agar lembaga antirasuah itu mendapatkan gambaran menyeluruh terkait revisi UU KPK.
"Kami kalau ditanya pegawai juga enggak tahu isi UU tersebut. Mudah-mudahan kami diajak bicara oleh presiden untuk menjawab kegelisahan pegawai kami dan isu-isu yang kami enggak bisa jawab sampai hari ini," kata Agus Raharjo di Jakarta, Jumat (13/9).
Dia mengaku mendengar jika revisi UU KPK itu akan segera diketok dan disetujui dalam waktu dekat. KPK, dia mengatakan, lantas mempertanyakan kepentingan di balik revisi UU tersebut untuk segera disahkan DPR dan pemerintah.
Agus mengaku prihatin dan cemas terkait revisi UU KPK yang sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Dia menegarai jika terburu-burunya pengesahan itu lantaran ada upaya pelemahan KPK. "Terus terang ini penilaian sementara tapi kami mengkhawatirkan itu," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Poin-poin pokok revisi UU KPK antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Namun, Jokowi memberikan sejumlah catatan dalam revisi UU tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
