REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Sebagian anggota DPRD Kota Cimahi terpilih periode 2019-2024 menggadaikan surat keputusan (SK) kepada pihak bank. Tercatat, terdapat 10 orang anggota dari 45 anggota yang sudah mengajukan permohonan pinjaman ke bank yang sudah bekerjasama sebelumnya dengan jaminan SK.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, nilai pinjaman uang berkisar dari Rp 500 juta untuk anggota baru hingga Rp 1 miliar untuk anggota yang sudah pernah menjabat. Bank yang menerima permohonan pinjaman yaitu BJB dan BJB Syariah dan bank lainnya.
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Cimahi, Danu AR membenarkan hal tersebut. Katanya sudah sebanyak 10 orang yang mengajukan pinjaman kepada bank. "Sudah ada sekitar 10 orang," ujarnya, Jumat (13/9).
Terkait dengan nilai yang diajukan para anggota, ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Sebab merupakan kewenangan anggota dengan pihak bank. Pihaknya katanya hanya memfasilitasi antar kedua belah pihak.
Menurutnya, para anggota yang meminjam dana akan membayar cicilan dari penghasilan anggota DPRD yang dipotong langsung. Untuk bunganya sendiri katanya dibebankan kepada peminjam. "Periode lalu (2014-2019) hampir semua kurang lebih 80 persen (yang pinjam)," katanya.
Terpisah, pimpinan sementara DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko mengatakan peminjaman dana oleh anggota dengan menggadaikan SK tidak dilarang. Sebab hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing individu.
"Saya rasa tidak menyalahi aturan, tidak ada perundangan yang melarang," ungkapnya. Dirinya sendiri mengaku tidak akan menggadaikan SK ke bank untuk mendapatkan pinjaman.
Dia menambahkan, seluruh pinjaman yang dilakukan anggota DPRD harus tercatat oleh sekretariat DPRD Kota Cimahi. Sebab, hal itu menjadi dokumen penting untuk pembayaran cicilan oleh anggota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
