Kamis 12 Sep 2019 12:00 WIB

Sandi: Habibie tak Suka Formula Impor

Dengan mengimpor artinya rakyat Indonesia membayar jam kerja negara lain.

Rep: Febrian Fachri / Red: Teguh Firmansyah
Sandiaga Salahuddin Uno saat mengisi kuliah umum di Universitas Andalas, Padang, Kamis (12/9)|.
Foto: Republika/Febrian Fachri
Sandiaga Salahuddin Uno saat mengisi kuliah umum di Universitas Andalas, Padang, Kamis (12/9)|.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengenang sosok Presiden RI ke 3 BJ Habibie sebagai sosok pemimpin negara yang tidak menyukai formula impor untuk memenuhi kebutuhan negara. Menurut Sandi, dalam pandangan Habibie, impor berarti negara membayar jam kerja untuk tenaga kerja negara lain.

"Bapak Habibie mengatakan, kalau Anda mengimpor, berarti yang Anda bayar adalah jam kerja orang-orang di negara lain. Kenapa tidak bayar jam kerja orang-orang di negara kita saja?" kata Sandi mengingat percakapannya dengan Habibie, di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Kamis (12/9).

Baca Juga

Mantan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto itu mengatakan Habibie sejak dulu selalu punya cita-cita supaya Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Karena sejatinya Habibie sangat yakin potensi anak-anak bangsa sama baiknya dengan SDM negara-negara lain. 

Indonesia memiliki bonus demografi yang lebih baik dari negara-negara lain. Begitu juga dengan sumber daya alam yang juga sangat mendukung.

Sandi menceritakan bahwa anak-anak bangsa dan juga dunia mengakui Habibie sebagai seorang teknokrat. Pemikiran Habibie mengenai teknologi mampu menembus zaman.  Tapi, bedanya Habibie kata Sandi adalah tetap berpegang teguh pada ajaran agama.  "Pak Habibie selalu menyandingkan Iptek dengan Imtaq (Iman dan Taqwa)," ujar Sandi.

Bangsa Indonesia berduka dengan meninggalkan BJ Habibie pada Rabu (11/9) sore WIB kemarin di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Habibie akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan siang ini.

Habibie akan dimakamkan dengan upacara militer yang rencananya dipimpin Presiden RI Joko Widodo.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement