Rabu 11 Sep 2019 00:21 WIB

Bertemu Jokowi, Tokoh Ungkap Kegelisahan Masyarakat Papua

Banyak generasi muda Papua putus sekolah, menganggur, dan terlibat masalah sosial.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh Papua dan Papua Barat melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo yang juga ketua rombongan pun mengungkapkan kekhawatiran generasi muda Papua.

Salah satunya yakni terkait masaah ketertinggalan masyarakat Papua dalam hal pendidikan. "Banyak anak kami yang putus sekolah, menganggur serta terlibat masalah sosial. Baik di Papua maupun di luar Papua," ujar Abisai kepada Jokowi.

Selain itu, profil demografi Papua yang cepat berubah dalam 20 tahun terakhir ini juga menimbulkan kecemasan tersendiri. Mereka khawatir terhadap persaingan di berbagai sektor yang mulai tumbuh di Papua. Menurut dia, persaingan yang muncul di berbagai sektor tersebut justru menghilangkan kesempatan masyarakat lokal yang tengah merintis usahanya.

"Kami paham betul bahwa persaingan baik untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, namun pada sisi lain juga dapat menghilangkan akses dan kesempatan bagi pihak yang sedang merintis usahanya dan menggantikan kearifan lokal atau adat yang keluarga kami hormati selama berabad-abad," jelas dia.

Karena itu, ia meminta Presiden agar memberikan perhatian terhadap perkembangan sumber daya manusia (SDM) Papua. Sehingga, dapat meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Abisai juga menyampaikan kegelisahannya terhadap perkembangan tata ruang di Papua dan Papua Barat. Sebab, sebagian masyarakat asli Papua masih melakukan kegiatan meramu dan berburu di sejumlah wilayah tertentu. Namun, wilayah-wilayah itu dinilainya terganggu oleh kegiatan pembangunan dan investasi yang dilakukan pemerintah.

"Kami tidak keberatan dengan masuknya investasi Papua karena akan menggerakkan ekonomi dan mensejahterakan kami. Namun investasi tersebut yang sekaligus juga memampukan sumber daya manusia di tempat investasi tersebut," kata dia.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat Papua dan juga memberikan akses di berbagai lapangan pekerjaan yang ada, baik di Papua maupun di daerah lainnya. Ia juga berharap ada putra Papua yang dapat menduduki jabatan di sejumlah kementerian maupun lembaga.

"Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keselarasian investasi di bidang SDM, stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami," lanjutnya.

Abisai juga mengusulkan agar didirikan sebuah lembaga terpisah di Papua yang dapat mengelola investasi SDM yang masif dilakukan di Tanah papua. "Jika diperlukan maka didirikan sebuah lembaga terpisah yang mengelola investasi SDM yang masif dan berdampak harus didukung regulasi yang fokus dan tidak tumpang tindih," kata Abisai.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement