REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah ulama menyayangkan proses deklarasi politik yang dipimpin Eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dengan menggunakan kitab suci Al-Quran sebagai medium janji.
"Kami pandang perlu disikapi agar tidak jadi presenden buruk bagi yg lain. Kami tidak lihat sisi politis. Kami tidak ada kepentingan," ujat Perwakilan ulama, Harto saat ditemui di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-hatta, Kota Bandung, Senin (9/9).
Harto mengklaim, kedatangannya ke Mapolda Jabar telah didukung 14 ormas Islam yang ada di Jawa Barat. Namun, dirinya datang seorang diri ke Mapolda Jabar.
"Ada beberapa ormas Islam melapor ke polda. Ini bukan masalah kaitan penistaan agama tapi ada hal salah dalam penerapan kaitan kemarin lebih ke penyalahgunaan," kata Harto.
Namun, kata Harto. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Jabar. Karena, dirinya mengakui memang tidak ada unsur pidana didalamnya, hanya saja secara etika memang tidak etis ketika Alquran dijadikan medium sumpah untuk kepentingan politik.
"Kita kembalikan ke berwenang, kami ikuti saja prosedur hukum yang berlaku," katanya.
Perlu diketahui sebelumnya, Dalam deklarasi yang dibacakan di Purwakarta, Jawa Barat, pada 31 Agustus 2019 itu, Dedi meminta para DPD Golkar di Jawa Barat untuk siap dilaknat bila mana mengkhianati deklarasi dukungan pada Airlangga.
“Saya bersumpah, saya akan mencalonkan mendukung dan memilih bapak Ir Airlangga Hartarto MBA MMT, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar 2019-2024. Saya bersedia mendapat konsekuensi apabila saya mengingkari dan khianati sumpah. Saya bersedia menerima laknat atas pengkhianatan itu. Purwakarta, 31 Agustus 2019. Kami ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat," ucap Dedi dalam video tersebut. N
Ikuti Whatsapp Channel Republika
