REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri menanggapi terkait rencana DPR merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ia pun mendukung jika revisi tersebut sesuai dengan tata negara.

"Kita harus liat dengan tata negara di dalam UUD 1945 bahwa kewenangan membentuk UU maupun merevisi UU adalah hak pemerintah, legislatif, jadi kita patuhi itu dulu," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Kendati demikian ia tidak berani menyatakan sikapnya terkait perlu tidaknya UU KPK direvisi. Hal tersebut lantaran dirinya belum membaca undang-undangnya.

"Saya tidak bisa komentar, apakah itu harus (direvisi) atau tidak, karena saya belum baca uu nya," ujarnya.

Salah satu poin revisi UU KPK adalah dibentuknya sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi KPK. Saat ditanya terkait keberadaan dewan pengawas tersebut Firli pun mendukungnya.

"Sejauh itu untuk memperkuat KPK, saya kira tidak ada masalah," tuturnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai peran dewan pengawas tersebut, Firli enggan menjawab. "Nanti kalau saya sudah ketua atau Komisioner kpk baru ya. Sekarang kan masih calon kita," ucapnya.

DPR menggelar rangkaian kegiatan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) mulai hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rencananya fit and proper test akan kembali digelar pada Rabu dan Kamis mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika