REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, dukungan terhadap pemimpin organisasi gerakan Papua Merdeka atau United Liberation Movement of West Papuan (ULMWP) Benny Wenda dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) luar negeri atau NGO. Dukungan itu bukan dari pemerintahan negara asing.
"Sudah berkali kali dijelaskan, dukungan-dukungan ke Benny Wenda bukan dari pemerintah negara-negara tertentu tapi dari LSM," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9).
Ia mengatakan, resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Papua menyebutkan, Papua dan Papua Barat yang dulu disebut Irian Jaya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, negara lain dan negara sahabat masih menghormati resolusi tersebut dan tak akan gegabah mendukung gerakan kemerdekaan Papua.
Wiranto menjelaskan, dalam pertemuan di Pasific Island, ada keinginan keompok Benny Wenda memengaruhi negara Pasifik Selatan untuk mendukung kemerdekaan Papua. Akan tetapi, kelompok-kelompok tersebut tidak mendapat dukungan.
"Ingin garap pengaruhi negara Pasifik Selatan untuk dukung Papua merdeka, tapi ternyata enggak ada dukungan, justru terbalik, hasil lobi kita, Australia, Papua Nugini, Fiji meneguhkan Papua dan Papua Barat adalah bagian sah dari NKRI," jelas Wiranto.
Ia juga mengatakan, tak ada dialog bagi referendum Papua mengingat tak ada ruang di hukum internasional. Untuk itu, Wiranto meminta Benny Wenda dkk menghentikan segala bentuk provokasi kepada masyarakat masyarakat Papua dan Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
