REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menghadiri pertemuan tokoh lintas agama di Jayapura, Papua, Jumat (6/9). Para tokoh lintas agama dalam pertemuan itu juga mendeklarasikan diri untuk menjaga perdamaian di Papua.
Pertemuan dan deklarasi tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Amsal Yowei. Amsal mengawali pertemuan yang berlangsung di kawasan Entropitu dengan membacakan hasil rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua.
Dalam rapat FKUB Papua, komunitas agama menyepakati sejumlah hal pascainsiden rasialisme yang berujung kerusuhan. FKUB Papua mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian di tanah Papua. Kemudian, menyatakan penolakan terhadap aksi rasialisme dan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan aksi anarkistis.
Selain itu, FKUB menyarankan pengelola asrama mahasiswa Papua di luar daerah memerhatikan dan melindungi mahasiswa hingga menyelesaikan pendidikan. Mereka juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakhiri pembatasan akses internet di Papua.
Ketua FKUB Papua Pendeta Lipius Biniluk berharap demonstrasi berujung kerusuhan yang terjadi pada 29 Agustus 2019 tidak terjadi lagi di tanah Papua. Dia mengimbau warga berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. "Selalu mengecek kebenaran informasi agar tidak mudah terprovokasi hoaks," kata Pendeta Lipius.
Pada 29 Agustus, massa berdemonstrasi di Jayapura untuk menentang tindakan rasialisme terhadap mahasiswa Papua. Demonstrasi yang diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran itu menurut data Kepolisian Daerah Papua, menyebabkan kerusakan kantor pemerintah, kantor bank, kantor perusahaan, rumah makan, toko, kios, kendaraan warga, mal, dealer mobil, dan anjungan tunai mandiri.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam siaran pers, Jumat (6/9), mengatakan, tujuan kedatangan dia dan Panglima TNI ke Papua untuk mengembalikan dan mengendalikan situasi keamanan di Papua. Menurut Tito, keamanan adalah modal pembangunan. "Tanpa adanya keamanan, sumber daya alam yang melimpah pun tidak ada artinya," ujar Tito.
Tito menyesalkan aksi kericuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu yang juga menelan korban jiwa."Beberapa waktu yang lalu kita agak tersentak dengan peristiwa yang terjadi, baik di Surabaya, Malang, Manokwari, Sorong, di Deiyai, dan terakhir di Jayapura kemarin," katanya.
Menurut Kapolri, Papua adalah cerminan keragaman yang ada di Indonesia. Menurut dia, insiden 29 Agustus di Abepura, Jayapura, tidak mencerminkan masyarakat Papua dan menyebabkan kerugian karena adanya warga yang meninggal dunia dan kerusakan berbagai bangunan.
Ia berterima kasih kepada semua pihak karena saat ini kondisi keamanan di Papua sudah stabil. Tito menegaskan, bakal menarik pasukan jika kondisi di Papua benar-benar sudah aman. "Saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh etnis, tokoh-tokoh agama yang turut membantu menjaga stabilitas keamanan. Kalau ditanya kapan anggota-anggota BKO ini ditarik, sampai situasi aman," ujarnya menegaskan.
Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan komitmennya untuk menjaga keutuhan NKRI dan tidak akan membiarkan konflik Papua kembali terjadi dalam periode kepemimpinannya. Ia berjanji akan memberi jaminan kepada setiap orang yang hidup di Tanah Papua. Dia menegaskan, setiap masyarakat memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah nusantara, tak terkecuali di provinsi yang dijuluki sebagai Bumi Cenderawasih. "Apa pun itu, kami sudah sepakat untuk hidup berdampingan di Provinsi Papua," katanya.
Kegiatan deklarasi damai juga dilakukan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Mereka sepakat menjaga keamanan dan kedamaian Kota Sorong sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kesepakatan damai tersebut dilakukan dalam bentuk deklarasi dengan tema \"Kota Sorong Damai\" yang digelar di lapangan hoki Kota Sorong, Jumat (6/9). Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Sorong Lambert Jitmau, aparat TNI dan Polri, serta seluruh kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Bahkan, deklarasi "Kota Sorong Damai" oleh pemerintah dan elemen masyarakat tersebut diliput media Australia.
Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama aparat TNI dan Polri, yang menjaga keamanan Kota Sorong. Dia mengatakan, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat sepakat menjaga keamanan dan kedamaian Kota Sorong agar pembangunan daerah berjalan lancar guna kesejahteraan masyarakat.
"Warga Kota Sorong datang dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya, dan adat-istiadat. Namun, itu bukan menjadi jurang pemisah, tetapi menjadi satu kesatuan dan kekuatan untuk membangun Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, sarana umum di Kota Sorong yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan perjuangan dan waktu yang lama, rusak sekejap akibat demo anarkistis. Dia menyadari, aksi demonstrasi merupakan hal wajar karena menyampaikan pendapat di depan umum dijamin dalam undang-undang.
Namun, dia mengingatkan, aksi demonstrasi tidak boleh anarkistis, apalagi samapi merusak fasilitas umum. Ia mengajak seluruh masyarakat Kota Sorong agar menjaga keamanan dan kedamaian sehingga pembangunan terus berjalan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Cari perhatian
Polri meyakini, kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat dalam dua pekan terakhir sengaja dilakukan untuk mencari perhatian komunitas internasional. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, analisis sementara menguatkan dugaan adanya upaya kelompok prokemerdekaan yang mendorong isu Papua sebagai pembahasan di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
“Ada kelompok di dalam dan luar negeri yang men-setting dan mendesain untuk memunculkan isu-isu Papua, tentang HAM, kerusuhan, rasialisme agar diangkat ke PBB,” kata Dedi di gedung Humas Mabes Polri, di Jakarta, Jumat (6/9).
Dedi menegaskan, kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengejar kelompok-kelompok yang membuat kerusuhan tersebut dan memastikan Papua dan Papua Barat dalam situasi yang kondusif dan aman. Dedi tak menyebutkan kelompok-kelompok prokemerdekaan tersebut.
Kendati demikian, Kapolri pada Kamis (5/9) sempat mengatakan dua kelompok prokemerdekaan itu adalah Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULM-WP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Kelompok yang pertama dipimpin oleh Benny Wenda. Akan tetapi, tokoh yang dicap separatisme oleh Indonesia itu, kini berada dan sudah menjadi warga negara Inggris.
Gelombang kerusuhan di kota-kota utama di Papua dan Papua Barat pecah sejak Senin (19/8). Kerusuhan tersebut berawal dari aksi protes warga di Bumi Cenderawasih yang menuntut pemerintahan di Jakarta tegas untuk menghukum pelaku rasialisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Namun, aksi protes yang semula damai tersebut berujung aksi penyerbuan serta pembakaran sejumlah aset pemerintah dan kepemilikan pribadi.
Rentetan kerusuhan tersebut pun menimbulkan korban jiwa. Pemerintah mencatat ada empat warga sipil yang meninggal dunia. Angka tersebut di luar satu anggota TNI yang gugur. Sementara, yang luka-luka jumlahnya puluhan, bahkan diyakini mencapai ratusan orang. Sampai saat ini, belum ada data pasti tentang kerugian materi dari seluruh rangkaian kerusuhan yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Sedangkan, terkait proses penegakan hukum, Mabes Polri sudah menetapkan 78 orang tersangka dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika