REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas percaya diri untuk mendapatkan posisi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024. Ia mengaku siap bersaing dengan nama-nama lain, seperti mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie dan mantan ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti.
"Optimis (mendapatkan kursi Ketua DPD RI), pasti," ujar GKR Hemas kepada Republika di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta, Senin (2/8).
Dirinya mengaku memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kinerja DPD periode berikutnya. Salah satunya dengan mengusulkan amandemen kelima Undang-undang Dasar (UUD) 1945, agar fungsi dan kewenangan DPD agar lebih baik.
Pasalnya, hingga kini fungsi dan kewenangan DPD masih sangat terbatas. Untuk itu, para anggota DPD dituntut lebih kreatif agar bisa memperjuangkan aspirasi daerah perwakilannya dengan optimal.
"Saya sendiri harus maju (sebagai Ketua DPD) karena saya memang punya prograyang jelas untuk memperbaiki DPD, yang kemarin ada masalah itu saya harus betul-betul berjuang untuk menjadi Ketua (DPD)," ujar GKR Hemas.
Sayangnya, untuk melakukan amandemen konstitusi tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan dan kekuatan politik agar perubahaan UUD 1945 bisa dilaksanakan.
"Nah sekarang tinggal komunikasi politiknya atau masunya lewat mana, ataukah amandemen ataukah kita berjuang di MD3," ujarnya.
Di sisi lain, saat ini Badan Kehormatan (BK) DPD RI sedang menggodok wacana soal salah satu syarat pimpinan DPD yang tidak boleh punya masalah etik. Merespons hal tersebut, senator asal DI Yogyakarta itu tidak mau ambil pusing ihwal rencana tersebut.
Ia menilai, usulan tersebut hanya cara agar dirinya tak maju dalam kontestasi perebutan kursi Ketua DPD. Ditambah, masih banyak pihak yang mengganjalnya untuk mengisi posisi tersebut karena ia seorang perempuan.
"Rekam jejak tidak harus jadi prasyarat, itu memang dicari-cari supaya saya tidak bisa masuk," ujar GKR Hemas.
Diketahui, GKR Hemas diberhentikan dari anggota DPD RI periode 2014-2019. Pemberhentian itu merujuk Keputusan Badan Kehormatan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 pada tanggal 22 Maret 2019.
Hemas menilai, seharusnya dirinya tidak diberhentikan sebagai pimpinan DPD RI dengan cara-cara tidak etis dan tidak konstitusional. Menurut dia, sampai saat ini dirinya tetap menjadi anggota DPD RI dan terus menjalankan fungsinya sebagai senator.
"Karena presiden tidak memberikan SK, berarti saya tidak sah diberhentikan, itu kan dicari cara supaya saya tidak maju," ujarnya.
"Saya bilang perempuan itu tidak akan pernah diberi kalau tidak merebut," lanjutnya.
Diketahui, saat berbagai nama muncul mewakili sejumlah wilayah untuk mengisi kursi Ketua DPD RI. Dari Jawa, mencuat nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti, dan GKR Hemas.
Mewakili Sulawesi, nama mantan Gubernur Gorontalo Fadel Mohammad. Serta mantan anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung muncul untuk mengisi posisi tersebut.
Muncul pula nama mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan Wakil Gubernur Sultan Bachtiar Najamudin, yang mewakili Sumatra. Ditambah mantan Wakil Ketua Badan Kajian Strategis dan Intelijen Golkar, Yorrys Raweyai yang mewakili Papua.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono menjelaskan, persaingan merebut kursi Ketua DPD memang terlihat adem dari luar. Namun, tensinya akan meningkat ketika memasuki September dan Oktober 2019.
"Itu bergerak (perebutan posisi Ketua DPD) mendekati Oktober sudah mulai terlihat," ujar Nono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
