REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai pemerintah tidak bisa terlalu mengandalkan stok beras di Gudang Bulog untuk menyuplai kebutuhan konsumsi. Sebab saat ini Bulog memiliki kewajiban menyalurkan beras di program Bantuan Tunai Non Pangan (BPNT).
Andreas mengakui saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog mencapai 2,3 juta ton. Tapi apabila program BPNT sudah berjalan maka CBP tersebut akan menyusut hingga hampir separuhnya.
“Kira-kira itu bisa hanya tersisa 1,3 juta ton,” kata Andreas saat dihubungi Republika, Ahad (1/9).
Dengan kondisi jumlah CBP tersebut ada kemungkinan stok beras nasional riskan. Paling minimal, menurut dia, hingga akhir tahun CBP di Bulog harus berjumlah 1,5 juta ton. Menurut dia pemerintah perlu melakukan antisipasi ketahanan pangan dengan menggenjot produksi dan tidak menunda masa tanam yang ada.
Sebagai catatan, dalam program BPNT Bulog dilibatkan untuk menyalurkan beras sebesar 700 ribu ton sejak periode Juli-akhir tahun 2019 ini.
Bantuan ini akan diberikan kepada Kelompok Penerima Masyarakat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme elektronik untuk pembelian sembako di e-Warong. Nantinya, KPM akan membeli pangan dengan kartu yang diterima dengan berisikan uang sebesar Rp 110 ribu per KPM.
Sekretaris Perum Bulog Awaludin Iqbal memastikan meski beras Bulog disalurkan dalam program BPNT, kebutuhan beras nasional dipastikan aman. Menurut dia, sisa beras yang telah dibagi dengan kuota BPNT masih mencukupi kebutuhan konsumsi beras masyarakat hingga panen raya berikutnya.
“Panen raya itu kan biasanya Februari (2020), cukup lah stoknya sekarang. Sisanya (BPNT) bisa memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika