REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) berharap rencana Pemerintah menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diikuti dengan peningkatan pelayanan.
Ketua APEKSI sekaligus Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mengatakan, masyarakat saat ini mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai kurang maksimal.
"Sepanjang pelayanan memang baik, pasti kita akan mendukung tapi sekarang tinggal bagaimana keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS (Kesehatan) ini bisa ditingkatkan," ujar Airin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/8).
Menurut Airin, APEKSI juga berharap kenaikan ini nantinya diikuti kesadaran masyarakat untuk membayar iuran secara tepat waktu. Sebab, tak hanya Pemerintah maupun BPJS Kesehatan, masyarakat juga diharapkan ikut andil dalam memastikan keberadaan BPJS Kesehatan
"Jadi bukan hanya tugas pemerintah, BPJS tapi juga masyarakat sendiri. Tadi juga Pak Wapres juga menyampaikan BPJS ini asuransi terbesar ya, artinya harus ada iuran, apakah iurannya dibayarkan oleh kita pemerintah atau disubsidi oleh kita pemerintah atau secara mandiri kan, ada juga yang mandiri," kata Airin.
Airin memastikan kesiapan Asosiasi Pemerintah Kota dalam menyikapi rencana kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan ini.
"Karena itu program stategis nasional, maka kami daerah diwajibkan, jadi sampai hari ini pun kita hampir 100 persen harus melakukan pembiayaan itu," kata Airin.
Namun demikian, APEKSI tetap berharap Pemerintah tetap melihat kemampuan keuangan masing-masing daerah. Apalagi, Airin menyebut, persentase kenaikan pembayaran BPJS Kesehatan lebih banyak ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
"Saya yakin pemerintah pusat juga sudah melihat itu, jadi kalau pun ada kenaikan, tadi pak wapres bilang, persentasinya ditanggung oleh pusat lebih banyak dibandingkan kami di daerah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika