REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Senior Papua, Freddy Numberi, menegaskan bahwa Bintang Kejora yang sempat dikibarkan oleh mahasiswa asal Papua di seberang Istana Merdeka beberapa waktu lalu bukanlah bendera negara. Mantan gubernur Irian Jaya di era Presiden Soeharto dan Menteri Perhubungan di era Presiden SBY ini menjelaskan, Bintang Kejora merupakan warisan kolonial Belanda yang disebut land vlag atau bendera tanah alias bendera budaya.

"Orang melihat bendera itu bendera negara. Bukan bendera negara itu! Itu adalah bendera yang disebut Belanda land vlag, itu bendera budaya. Bendera tanah," ujar Freddy usai mendampingi Menko Polhukam Wiranto menemui sejumlah tokoh Papua dan Papua Barat di Jakarta, Jumat (30/8).

Tak hanya soal bendera, Freddy juga menekankan bahwa tidak ada lagu kebangsaan Papua. Yang ada, ujar dia, adalah volks liedje atau lagu rakyat. Mantan menteri Kelautan dan Perikanan di era SBY ini juga menyebutkan bahwa politik kolonial Belanda memang sengaja ingin mengadu domba rakyat Papua.

"Mana ada Belanda mau bikin Papua merdeka, itu mimpi! Dia pakai Papua sebagai sarana untuk adu domba kita. Ini sejarah Indonesia yang harus kita pahami benar. Kalau tidak, kita mudah diadu domba sama orang," kata Freddy.

Freddy sendiri menegaskan, bahwa pembangunan di Papua dan Papua Barat sudah sangat terasa pada era Presiden Jokowi ini. Ia menyampaikan ini sebagai mantan pejabat tinggi yang aktif sejak era Presiden Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, hingga SBY.

"Saya ikuti jadi menteri sejak Gus Dur, gubernur sejak Pak Habibie, hingga Pak SBY terakhir tiga kali jadi menteri. Saya tahu betul langkah yang dilakukan terhadap Papua dalam konteks pembangunan," katanya.

Namun, di luar pesatnya pembangunan di Papua dan Papua Barat, Freddy tidak menampik adanya sejumlah aspek yang belum tersentuh pemerintah. Freddy menyayangkan ketika kekurangan pemerintah ini justru dibumbui dengan isu-isu yang menyulut emosi dan pertentangan antarwarga Papua.

"Dalam kesempatan ini saya imbau adik-adik di Papua kembali tenang, percayakan kepada pemerintah untuk dapat selesaikan semuanya dengan baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika