Jumat 30 Aug 2019 11:30 WIB

ESDM Siapkan Infrastruktur Energi Ibu Kota Baru

ESDM fokus di pemenuhan ketenagalistrikan ibu kota baru.

Rep: Antara/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasus Jonan mengatakan Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pemetaan wilayah untuk tata ruang serta kesiapan infrastruktur energi. Khususnya pemenuhan ketenagalistrikan.

Presiden Joko Widodo telah resmi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta. Wilayah tersebut berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca Juga

"Jadi kami juga sudah mulai mempersiapkan bersama Bappenas. Ada dua unit dari kementerian ESDM yang akan mendukung Bappenas untuk persiapan. Satu, dari Badan Geologi untuk masalah topografi, studi tanah, air, cekungan air tanah dan sebagainya. Yang kedua tentang kelistrikan, jadi tinggal dirunding," tutur Jonan dalam keterangan tertulis, Jumat.

Data dan informasi kebumian menjadi aspek penting dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sudah ada maupun yang akan disusun.

Pasokan listrik di wilayah tersebut juga akan dapat dipenuhi dengan baik. Menurut Jonan, saat ini PT PLN (Persero) sudah dapat melakukan pemasangan listrik dalam jumlah yang besar.

"Tiap tahun juga sambung listrik, memasang listrik besar sekali 1 juta hingga 1,5 juta sambungan, jadi tidak masalah," kata Jonan. Jumlah ini didasarkan pada rencana jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut dipindah ke ibu kota baru.

"Tidak ada masalah (untuk pasokan listrik), karena yang pindah misalnya tahap pertama kira-kira 200.000 ASN, dikali 5 orang (satu keluarga) sudah satu juta. Jadi kalau dipindah sampai sekitar 250.000 atau 500.000 rumah tangga mestinya (pasokan listrik) tidak ada masalah," kata Jonan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement