Kamis 29 Aug 2019 21:24 WIB

Ibu Kota Pindah, Ini Harapan Anies

Anies berharap derajat kesejahteraan dan kesehatan warga Jakarta meningkat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan harapannya menyusul Presiden Joko Widodo memutuskan Ibu Kota Indonesia akan pindah ke wilayah Kalimantan Timur. Ia berharap derajat kesejahteraan dan kesehatan warga Jakarta meningkat.

Jakarta yang nantinya akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis Indonesia, kata Anies, akan menimbulkan efek turunan yang bisa positif bagi masyarakat dengan status tersebut. "Gini, timbulnya kota sebagai pusat ekonomi itu lewat mekanisme pasar. Dan itu sudah terjadi sekarang (di Jakarta). Jadi jejaring bisnis di sini akan tumbuh," kata Anies di Jakarta, Kamis (29/8).

Baca Juga

Dengan jejaring bisnis yang tumbuh, kata Anies, hampir bisa dipastikan memunculkan pembangunan-pembangunan baru yang menambah lapangan pekerjaan di Jakarta. "Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, tentu kami harap kesejahteraan warga Jakarta meningkat dan tentunya diiringi harapan kualitas kesehatan juga akan lebih baik," ucap Anies.

Dengan tidak lagi menjadi ibu kota, ia mengatakan, Jakarta. melepaskan satu bebannya yakni pusat pemerintahan. Anies menyebut sebagai pusat ekonomi Indonesia, Jakarta tetap akan melakukan pembaruan perkotaan atau urban regeneration yang nilainya mencapai Rp 571 triliun yang menata berbagai sektor.

"Transportasi, infrastruktur dan tata kota serta SDM yang menjadi fokus kami, termasuk penataan kawasan kumuh yang menjadi tempat dengan derajat kesehatan yang buruk, mudah-mudahan turun juga," ujar Anies.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota Indonesia pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah pusat menganggarkan dana Rp 466 triliun untuk proyek pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Sekitar 19 persen dari anggaran tersebut berasal daria anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset. Sisanya 81 persen dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement