Selasa 27 Aug 2019 08:58 WIB

Ibu Kota Baru Harus Gunakan Layanan Transportasi Modern

Transportasi ibu kota baru tidak boleh fokus pada kepentingan kendaraan pribadi.

Rep: Febryan A/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno, berharap pemerintah harus membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan layanan transportasi publik yang modern. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera mensinergikan rencana tata ruang dan rencana sistem transportasi.

"Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung. Artinya, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum," ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8).

Baca Juga

Menurut Djoko, untuk pejalan kaki dan pesepeda harus dibuat lebar dan disertai pohon peneduh. Untuk jalur sepeda, ia berharap agar tidak disatukan dengan jalur kendaraan bermotor, terkecuali diberikan pembatas fisik.

Ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara itu, kata Djoko, juga sudah seharusnya menggunakan kendaraan bermotor listrik. "Paling tidak untuk tahap awal sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, dengan bus umum yang paling mudah dan murah untuk diwujudkan," ucapnya.

Setelah layanan transportasi publik dasar itu tuntas, lanjut Djoko, pembangunan harus diarahkan ke transportasi umum berbasis jalan rel dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT). Selain itu, jaringan jalan rel ke bandara yang saat ini sudah ada di Kota Balikpapan dan Samarinda juga harus dibangun.

"Penataan transportasi secara keseluruhan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartenaga harus dilakukan untuk mendukung aktivitas ibu kota negara yang baru," tutur Djoko.

Dia menambahkan, pemilihan ibu kota baru di Kaltim ini diharapkan bisa menjadi peluang menata angkutan sungai di Sungai Mahakam yang panjangnya mencapai 900 itu. Selain itu, layanan operasional kapal laut juga harus dibenahi karena arus transportasi laut dari Jawa dan Sulawesi akan meningkat menuju Kaltim nantinya.

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8/2019). Lokasi tersebut, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanagara.

Menurut Presiden, lokasi tersebut merupakan lokasi yang paling ideal untuk Ibu Kota yang baru karena telah melalui dua kajian, yakni struktur tanah dan dampak ekonomi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement