REPUBLIKA.CO.ID, Pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat masih terus diberlakukan hingga Senin (26/8). Warga Papua dan Papua Barat mulai resah dengan pemblokiran yang mulai mengganggu arus komunikasi dan pelayanan publik sepekan belakangan ini.
"Jadi kita orang harus pergi beli sinyal ke Jakarta atau bagaimana ini?" kata Frengki Warer (36 tahun), warga Jayapura, kepada Republika, setengah berkelakar, kemarin.
Ia mengatakan, sejak aksi unjuk rasa menolak rasialisme digelar di Papua dan Papua Barat, data seluler untuk mengakses internet mulai dibatasi. Dua hari belakangan, giliran broadband Wi-Fi juga dilumpuhkan.
Akibatnya, warga Jayapura sama sekali tak bisa mengakses internet. "Jadi sama sekali kami tidak bisa baca berita di internet. Tidak tahu kabar. Kasihan ini adik-adik yang suka update status," ujar Frengki sembari tertawa.
Menurut dia, mengirim gambar, rekaman video, maupun rekaman suara sama sekali tak bisa dilakukan melalui gawai di Jayapura. Yang lebih genting, kata Frengki, layanan perkantoran yang membutuhkan akses internet juga kebanyakan harus berhenti.
"Ini warga sudah resah sekali," kata dia. Terlebih, menurut Frengki, info yang beredar di Jayapura, internet baru akan dibuka aksesnya pada Rabu (28/8).
Menurut dia, layanan telepon dan SMS yang saat ini bisa dilakukan warga Jayapura juga tak begitu lancar. Terlebih, mereka yang kehabisan kredit pulsa sukar melakukan pengisian ulang.
Pemerintah beralasan, pemblokiran internet di Papua agar kondisi lebih kondusif menyusul aksi antirasialisme yang berujung kericuhan pekan lalu. Frengki mengatakan, tanpa internet pun seruan aksi susulan masih beredar. "Sekarang lewat selebaran-selebaran," ujar dia.
Khuzumaetin, warga Timika yang merupakan pegawai Pengadilan Agama Mimika, juga mengeluhkan pemblokiran internet tersebut. "Jadi kita sekarang nganggur-nganggur saja karena berkas harus lewat online," kata dia.
Ia menuturkan, pendaftaran perkara di pengadilan agama saat ini disyaratkan terhubung secara daring dengan pusat data di pusat. Sebab itu, sejak jaringan internet benar-benar diblokir di Papua, mereka tak bisa menerima pihak-pihak yang hendak beperkara. Menurut dia, pemblokiran internet justru membuat situasi semakin mencekam di Timika, apalagi kabar-kabar soal bakal digelarnya aksi susulan masih terus mengemuka.
Ketua MUI Papua Barat Ustaz Ahmad Nasrau juga meminta pemerintah menimbang ulang kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. "Tolong akses ini kalau bisa secepatnya dibuka. Kami sangat butuh informasi," ujar dia meminta.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui adanya keluhan warga terkait pelayanan publik yang terhenti karena pemblokiran internet mulai bermunculan. “Kita harap dalam waktu dekat pemerintah sudah mulai buka kembali. Banyak keluhan. Makanya kita harap semua sisi informasi bisa dibuka,” ujar dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin. Ia menuturkan, berbagai kalangan masyarakat, termasuk pengusaha, mengeluhkan sulitnya akses komunikasi.
Kendati demikian, ia memahami langkah pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan sekitar. Seturut situasi saat ini sudah berangsur normal dan aman, ia mengharapkan pemblokiran bisa segera dicabut.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Musaad juga mengatakan, pembatasan akses internet yang berlangsung selama satu pekan ini mengganggu aktivitas pemerintahan dan warga."Kami sangat berharap pembatasan layanan internet ini dapat lebih selektif di mana situasi Papua juga sudah kondusif," kata dia.
Dalam pemerintahan, ia mengatakan, pembatasan layanan internet mengganggu komunikasi dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. "Internet juga sudah bukan lagi kebutuhan mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama dan sehari-hari masyarakat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
