REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahapan seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) sudah hampir rampung. Pada Selasa (27/8), Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK akan melakukan tahapan uji publik.
Wadah Pegawai KPK yang berharap sosok pimpinan KPK nantinya memiliki latar belakang dan rekam jejak yang baik. WP KPK pun berharap pimpinan KPK nantinya tidak mendapat resistensi atau penolakan dari masyarakat.
"Seluruh masyarakat Indonesia yang anti korupsi mari kita kembali suarakan bahwa jangan sampai KPK dipimpin oleh orang yang memiliki reputasi yang kurang baik," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap di Gedung KPK Jakarta, Senin (26/8).
WP, kata Yudi, tak ambil pusing jika Pansel Capim KPK tak mau mendengar aspirasi dari masyarakat ihwal seleksi yang sedang berjalan saat ini. WP KPK, kata dia, berkeyakinan Presiden Joko Widodo akan memilih nama-nama Capim KPK yang terbaik.
"Kita tinggal menunggu di Pak Presiden Jokowi. Sehingga kita harapkan nanti 10 orang yang dipilih oleh Pak Jokowi merupakan orang-orang yang terbaik yang ketika Komisi III DPR memilih itu sudah tidak ada lagi kontroversi," ujar Yudi.
Yudi menegaskan, pimpinan KPK Jilid V akan menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, kata dia, calon pimpinan lembaga antirasuah harus memiliki integritas tinggi, reputasi yang baik, serta rekam jejak yang jelas.
"Sebab akan sangat berbahaya jika pimpinan KPK ketika terpilih nanti itu orang yang tidak didukung oleh masyarakat. Dan ini tentu saja membuat pemberantasan korupsi akan mati suri," tegas dia.
Pansel Capim KPK meloloskan 20 peserta seleksi capim KPK hasil uji profile assesment yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dua puluh peserta yang lolos seleksi itu terdiri dari berbagai unsur dengan rincian empat orang anggota Polri, dua dari KPK, empat jaksa dan pensiunan jaksa, dan satu auditor BPK. Kemudian, satu PNS Kemenkeu, satu PNS Seskab, tiga dosen, satu advokat, satu penasehat Menteri Pedesaan (Mendes), satu hakim, dan satu pegawai BUMN.