REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Terkait hal ini juga akan dilakukan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota yang baru.
Meskipun demikian Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan jumlah ASN yang dipindahkan masih belum ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga belum menentukan instansi mana yang harus dipindah.
Menurut Ridwan, tidak semua instansi akan dipindah ke ibu kota baru. "Mestinya tidak semua, cukup fungsi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan lembaga kepresidenan," kata Ridwan saat dihubungi Republika, Senin (26/8).
Ia mengungkapkan, saat ini belum ada kajian deteil soal lembaga atau instansi mana yang wajib dipindah. Oleh sebab itu, BKN dan lembaga terkait akan mendiskusikan lebih lanjut terkait hal ini.
Lebih lanjut, Ridwan mengatakan, BKN memprediksi sekitar 600 ribu ASN akan dipindahkan. Namun, pemindahannya akan dilakukan secara bertahap sehingga ASN tidak perlu khawatir apabila tiba-tiba dipindahkan.
"BKN memprediksi 600 ribuan PNS dipindahkan secara bertahap. 600 ribu itu adalah perkiraan awal dari total 900 ribuan PNS kementerian/lembaga yang ada saat ini," kata dia menambahkan.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8), Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pertimbangan menjadi alasan di balik terpilihnya Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru. Alasan di balik pemindahan ibu kota baru ini, ujar Jokowi, antara lain minimnya risiko bencana di Kaltim, termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.
"Alasan kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda," jelas Jokowi, Senin (26/8).
Jokowi juga menyatakan, kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dipilih karena sudah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia 180 hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Menurut dia, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara. "Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika