REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Rizky Suryarandika, Sapto Andika Candra
Pengadaan mobil dinas untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah disetujui DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membenarkan DPR menyetujui anggaran yang diminta pemerintah sebesar Rp 147 miliar dalam pagu anggaran APBN 2019, termasuk anggaran untuk pengadaan mobil dinas.
"Yang tahu apakah ini efektif atau tidak ya pemerintah itu sendiri," kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (24/8).
Sebelumnya, Asisten Deputi Humas Kemensestneg Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, anggaran pengadaan kendaraan tersebut tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg dan telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Dikutip dari laman Setkab, pengadaan kendaraan dinas dilakukan karena usia kendaraan lebih dari 10 tahun. Sementara, untuk pengadaan mobil dinas baru terakhir dilakukan pada 2005 dan 2009.
“Kendaraan dinas yang VVIP Kepresidanan dan para menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, mantan presiden, dan mantan wakil presiden, mayoritas telah berusia lebih dari 10 tahun. Sebagian besar saat ini kondisinya sering mengalami kerusakan dan tidak efisien, serta tidak layak digunakan bagi pejabat negara,” kata Eddy.
Sesuai dengan anggaran yang tersedia, mobil VVIP Kepresidenan dibeli sebanyak dua unit melalui Sistem Penunjukan Langsung, mengingat untuk bagi pengamanan presiden dan wakil presiden. Mobil Mercedes-Benz S600 Guard akan menggantikan mobil dinas yang lama yakni Mercedes-Benz S600 Pullman Guard.
Sedangkan 101 unit kendaraan bagi para anggota kabinet 2019-2024 dan pejabat setingkat menteri, serta pimpinan lembaga negara dilakukan melalui Sistem Tender Umum dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau online.
“Dalam prosesnya telah dikonsultasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri,” ujar Eddy.
Eddy mengatakan, sesuai hasil tender umum, PT Astra International Tbk-TSO., dinyatakan sebagai pemenang. Kendaraan Toyota Crown Royal Saloon pun akan diganti dengan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo merasa heran soal pembelian mobdin baru yang kini dipersoalkan. Padahal, prosedur pembelian lewat tender terbuka sudah dilakukan.
"Yang penting semua prosedur sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada baik tender secara terbuka dan penganggaran terbuka disetujui DPR," kata Tjahjo pada wartawan, Sabtu (24/8).
Tjahjo menyebut mobil dinas jabatannya saat ini sudah digunakan sejak 2009. Menurutnya, sepanjang 10 tahun pemakaian itu, mobil sering mogok hingga dirinya mesti pindah ke mobil pengawal.
Kepala Staf Presiden Moeldoko pun mengakui mobil dinasnya sudah beberapa kali masuk bengkel untuk dilakukan perbaikan. Pernyataannya ini menanggapi rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden dan pejabat lain setingkat menteri.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru sebetulnya dilakukan atas pendekatan keamanan. Presiden misalnya, ujar Moeldoko, memerlukan keamanan dan kenyamanan saat bertugas.
"Pergantian mobil kan zamannya Pak SBY dulu, tapi enggak jadi, kita pertahankan sampai sekarang. Saya pakai (mobil dinas), kadang-kadang, pakai. Cuma sudah ke bengkel," kata Moeldoko, Kamis (22/8).
Moeldoko sendiri enggan secara lugas menyampaikan setuju atau tidak terkait rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden. Namun baginya, Sekretariat Presiden tentu memiliki pertimbangan teknis terkait rencana tersebut, terutama soal keamanan.
"Mungkin ya, saya lihat mobil saya kan sudah beberapa kali ke bengkel," kata Moeldoko.
Dibatalkan pada 2014
Pada 2014 atau jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pengadaan mobil dinas pernah dibatalkan. SBY saat itu langsung memberikan tanggapan perihal polemik pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri/pejabat setingkat menteri, mantan presiden dan mantan wakil presiden.
Menurut SBY, pengadaan tersebut pada dasarnya merupakan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara ketika masa bakti kabinet akan berakhir. Hal serupa pun telah dilaksanakan pada medio 2004 dan 2009. Namun, karena telah menjadi isu publik, pemerintah melalui Setneg memutuskan untuk menghentikan pengadaan.
"Mensesneg sudah menjelaskan, tapi saya akan garis bawahi lagi nanti. Apa yang akan saya lakukan selaku presiden agar tidak menjadi polemik yang tidak perlu," ujar SBY, di Kantor Kepresidenan, pada 10 September 2014.
Ia mengatakan, tak ingin bersitegang dengan presiden terpilih saat itu, Joko Widodo terkait isu tersebut. "Saya juga tidak ingin diadu-adu dengan presiden terpilih Joko Widodo, karena justru niat saya adalah membantu beliau," ujar SBY.
Jokowi pun kemudian merespons positif keputusan Kementerian Sekertariat Negara yang membatalkan lelang pengadaan mobil dinas baru bagi menteri periode 2014-2019. "Ya bagus sekali, artinya kita memulai untuk berhemat," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota DKI, Kamis (11/9).
Jokowi menilai, menteri tak membutuhkan mobil dinas baru. Pengadaan mobil dinas juga tak perlu rutin dilakukan tiap ganti pemerintahan. Di Pemprov DKI saja, menurut Jokowi, tak ada pengadaan mobil dinas baru bagi pejabat.
Jokowi saat itu mengatakan, tidak tertutup kemungkinan menteri di kabinetnya nanti akan menggunakan kendaraan buatan dalam negeri, seperti mobil Esemka. "Ya bisa saja (pakai Esemka). Nanti setelah 20 Oktober saya bicara lagi," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
