REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan saran soal bantuan dari perusahaan asuransi dari Cina untuk memperbaiki sistem teknologi informasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar menilai usulan yang dinyatakan Luhut tidak tepat. "Pak Luhut itu offside, mengurusi masalah yang seharusnya ditanggungjawabi oleh Menko-PMK," kata Timboel pada Republika.co.id, Ahad (25/8).
Ia mengatakan mengikutsertakan asuransi Cina untuk BPJS Kesehatan sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebab, masalah utama BPJS Kesehatan adalah defisit yang besar dan berkepanjangan. Defisit tersebut bukan semata-mata disebabkan karena masalah sistem teknologi informasi.
Timboel mengakui, sistem IT di BPJS Kesehatan memiliki masalah, namun hanya persoalan teknis. Melibatkan perusahaan dari negara lain tidak perlu dilakukan karena sebenarnya bisa ditangani sendiri.
Masalah teknis yang ia maksud yakni bukan sistem yang tidak baik, namun kualitas IT-nya harus terus ditingkatkan. Sebab, data masyarakat yang mengikuti program BPJS Kesehatan semakin besar setiap tahunnya. Hal itu tentunya harus disikapi dengan baik agar kualitas IT bisa selaras dengan jumlah peserta. "2019 kan ditargetkan mencapai 254 juta peserta," kata Timboel.
Terkait meningkatkan kualitas IT, menurut Timboel perlu menaikan anggaran. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebatkan modal awal tiap BPJS maksimal Rp 2 triliun, namun yang diberi baru Rp 500 miliar. "Nah, harusnya kekurangan dana yang diamanatkan UU BPJS tersebut bisa diarahkan untuk perbaiki IT BPJS Kesehatan," kata Timboel menjelaskan.
Selain itu, apabila ada pihak asing yang ikut mengevaluasi sistem IT di BPJS Kesehatan, maka ia khawatir justru akan berbahaya. Masuknya pihak asing akan mempermudan mereka untuk mengakses data yang dimiliki BPJS Kesehatan. Sementara, data yang dimiliki BPJS Kesehatan sangat besar dan lengkap tentang masalah kesehatan rakyat di Indonesia.
Ia khawatir pihak asing justru akan mendapatkan data penting yang akan merugikan rakyat Indonesia sendiri. "Ini sangat berbahaya karena terkait dengan ketahanan bangsa kita. Nanti asing akan dapat data berapa rakyat yang sakit, dan tahu data aparat kita yang sakit,"
Lebih lanjut, Timboel berharap BPJS Kesehatan menolak usulan tersebut. Ia pun meminta agar Luhut melakukan hal produktif seperti meningkatkan kolaborasi kementerian dan lembaga untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara serius termasuk melakukan penegakkan hukum.
Sementara itu, BPJS Kesehatan belum bisa berkomentar banyak soal usulan yang diutarakan Luhut tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pertemuan tersebut belum lama diadakan sehingga masih belum ada tindakan lebih jauh.
Meskipun demikian, Iqbal mengatakan selama ini pihaknya selalu meningkatkan kualitas sistem IT yang dimilikinya. Ia menegaskan, sejak awal sebagai PT Askes sudah membangun sistem IT dengan serius dan berkesinambungan.
Apalagi kini bertransformasi sebagai BPJS Kesehatan. Tentunya, ujar dia, kualitas sistem IT menjadi salah satu hal yang diutamakan. "BPJS Kesehatan yang memiliki tanggung jawab jauh lebih besar, tentu IT menjadi hal fundamental dan mutlak untuk memastikan kemudahan dan kepastian pelayanan peserta," kata dia.
Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan menegaskan, belum ada satu pun kerja sama yang disepakati antara Ping An Insurance dan pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut disampaikan Menko Luhut untuk menjawab kekhawatiran beberapa pihak soal bantuan dari asuransi China itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
