REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengatakan, pencekalan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Arab Saudi murni disebabkan faktor politis. Sebab, tak ada alasan yuridis untuk mencekal seorang warga negara yang ingin kembali ke tanah airnya.
"Jadi kasus Habib Rizieq ini memang di luar aturan hukum. Nah bila di luar aturan hukum maka tentu alasan alasan non yuridis yang mendominasi. Dan bila sudah alasan non yuridis, tentu pihak pihak yang punya kuasalah yang berada di atas hukum yang mengendalikan," papar Munarman ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (25/8).
Menurut Munarman, konstitusi Indonesia tidak membenarkan pemerintah melakukan pencekalan terhadap warga negaranya yang hendak kembali. Seorang warga negara hanya bisa dicekal ketika hendak berpergian ke luar negeri. Itupun jika sedang tersangkut permasalahan hukum.
"Kalau alasan politis atau alasan di luar hukum, itu berlaku untuk warga negara lain yang masuk ke Indonesia, karena memang dalam hukum internasional warga negara asing (WNA) yang tidak disukai boleh ditolak masuk. WNA lho yang boleh ditangkal masuk. Bukan WNI," ujar Munarman.
FPI, kata dia, telah berupaya untuk mengatasi pencekalan ini dengan menemui sejumlah pihak terkait. "Dan memang alasan dari pihak-pihak tersebut sangat bersifat politis," ucap Munarman yang enggan menyebutkan siapa pihak yang ditemui.
Sementara itu, kepada Pemerintah Arab Saudi, lanjut dia, FPI juga sudah mengupayakan untuk menelusuri penyebab pencekalan. Ternyata, pihak Arab Saudi juga mengakui HRS dicekal karena adanya permintaan dari pihak Indonesia.
HRS sudah berada di Arab Saudi sejak April 2017 lalu. Sudah dua tahun lebih Imam Besar FPI itu bersama keluarganya tak bisa pulang ke Indonesia. Dalam pidato yang ditayangkan dalam HUT FPI, kemarin, Habib Rizieq mengaku tidak bisa pulang ke Indonesia karena dicekal oleh penguasa di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berulangkali membantah untuk mencegah HRS keluar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
