REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Antara
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengusulkan referendum terkait rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menurutnya, sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam rencana besar itu.
"Ini sangat strategis, buat referendum. Sampaikan ke seluruh warga Indonesia, setuju tidak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian pengambilan keputusan," ujar Sandiaga di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (22/8).
Pelibatan masyarakat diperlukan dalam rencana pemerintah untuk memimdahkan ibu kota. Karena menurutnya, untuk saat ini pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang mendesak.
"Jangan dulu dibicarakan untuk menyita perhatian publik, karena masih banyak masalah lainnya. Prioritas perjuangkan ekonomi dan kesejahteraan," ujar Sandiaga.
Menurut mantan calon wakil presiden itu, pemerintah sebaiknya mematangkan terlebih dahulu rencananya itu. Karena, ia tak melihat adanya alokasi dana terkait pemindahan ibu kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020.
"Ini belum dianggarin, kita sekarang bantu pemikirannya, belum dianggarin sama sekali, buat apa kita repot. Persiapan harus matang," ujar Sandiaga.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, menyebut bahwa saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Namun, yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.
Sofyan mengatakan, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.
"Iya Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," ujar Sofyan.
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan Sofyan Djalil yang menyebutkan, bahwa lokasi baru ibu kota negara sudah dipastikan pindah ke Provinsi Kaltim. Menurut Jokowi, hingga kini pihaknya masih melakukan serangkaian kajian.
"Masih tunggu satu, dua kajian," ujarnya kepada awak media usai konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/8) petang, tentang kondisi tanah Papua pascakerusuhan.
Sementera terkait usulan referendum, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai usulan itu tak perlu dilakukan. Ia mengatakan, Presiden Jokowi cukup meminta izin kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana ini.
"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili ada anggota dewan. Kemarin Presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui karena nanti akan dilarikan ke Undang-undang. Jadi tidak sejauh itulah," ujar Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (23/8).
Moeldoko menambahkan, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan pun telah dipertimbangkan dari berbagai sisi. Pemerintah juga telah melakukan berbagai kajian.
Adapun, ekonom senior, Emil Salim menilai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak perlu melibatkan upaya referendum. Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional terkait rencana pemindahan tersebut.
"Tidak usah menggunakan referendum, yang penting bagaimana Presiden Joko Widodo mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliau yang memutuskan rencana pemindahan ibu kota negara. Tidak perlu menggunakan referendum," ujar Emil Salim di Jakarta, Jumat (23/8).
Dia mengkhawatirkan jika referendum terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dilakukan maka akan menjadi masalah politis. Alangkah baiknya semua pihak melakukan kajian lebih dalam dan jernih terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, daripada mengusulkan referendum untuk memutuskannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika