REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memaparkan bahwa biaya pemindahan ibu kota berasal dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Namun, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan akan ada opportunity cost yang dikorbankan.
"Dengan dana Rp 466 triliun untuk pemindahan ibu kota, akan ada kebutuhan lain yang dikorbankan," ujar dia ketika ditemui Republika.co.id, di Jakarta, Jumat (23/8).
Menurut dia, terlepas dari 57 persen penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di Jawa, saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, baik itu pendidikan, pekerjaan, SDA, termasuk juga transportasi. Oleh karena itu ia menekankan agar menuntaskan permasalahan tersebut sebelum memindahkan ibu kota. "Jadi kebutuhan dan biaya apa yang dikorbankan?" Kata dia.
Ekonom senior itu menegaskan, rencana dari Bappenas ia anggap keliru karena melupakan faktor yang lebih mendesak. Menurut dia, permasalahan di Jawa dan pulau lainnya lebih penting daripada menghabiskan dana untuk pemindahan ibu kota.
"Semua permasalahan, seperti pengangguran dan kesenjangan di Jawa sendiri bagaimana? Apa ditinggalkan?" Kata dia.
Mantan menteri negara lingkungan hidup era Orde Baru itu juga memaparkan bahwa Indonesia memang membutuhkan modal. Namun, modal tenaga kerja Indonesia lebih diperlukan, sehingga dalam prosesnya pendidikan untuk memenuhi kesejahteraan akan terpenuhi.
"Dalam dua tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka mayoritas dari SMK. Kita tidak bodoh, hanya sistem pendidikan yang kurang baik dan itu perlu diperbaiki," Kata dia.
Emil juga mengatakan, untuk membangun human capital tersebut Indonesia membutuhkan dana Rp 5.300 triliun. Oleh karena itu dia menegaskan agar pemerintah menghemat uang yang terbatas supaya digunakan dengan efektif dan efisien. "Kebanyakan masyarakat Indonesia belum punya skill untuk menghadapi industri 4.0, jadi tolong presiden perhatikan itu," Ujar dia.
Seperti diketahui pembiayaan fisik ibu kota baru dari Bappenas dengan skema KPBU tersebut mencakup fungsi utama senilai Rp 327 triliun. Fungsi pendukung Rp 265,1 triliun, fungsi penunjang Rp 156,2 triliun dan ruang terbuka hijau termasuk pengadaan lahan senilai Rp 120 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika