REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menerima 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) pada awal September 2019. Sepuluh nama tersebut adalah hasil penyaringan dari tahapan wawancara dan uji publik yang akan dilakukan pada 27-29 Agustus mendatang.
Anggota Pansel Capim KPK 2019-2023, Hendardi, menyebutkan bahwa 10 nama capim akan langsung diberikan kepada Presiden Jokowi untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR. Tahapan selanjutnya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kesepuluh capim yang diajukan Presiden.
"Tinggal proses di DPR untuk milih 5. DPR melalui fit and proper test. Dan disitulah hakikat uji publik, karena DPR kan wakil rakyat. Kami membantu di awal dengan wawancara dan uji publik 3 hari itu," ujar Hendardi, Jumat (23/8).
Hari ini, Pansel Capim KPK baru saja mengumumkan 20 nama peserta seleksi yang lulus profile assessment. Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menjelaskan, proses profile assessment juga mempertimbangkan masukan publik dan juga rekam jejak yang dilaporkan sejumlah lembaga negara.
Rekam jejak ini didapat dari sejumlah lembaga, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelejen Negara (BIN), Polri, KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditjen Pajak, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
